Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyoroti tindakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada akhirnya, Sri Mulyani meminta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menyampaikan realisasi defisit melonjak 89,7 persen di postur APBN saat menit-menit akhir konferensi pers pekan lalu.

"Soal defisit anggaran yang melebar dan tumpukan utang memang pemerintah kurang transparan. Bahkan soal ke mana insentif perpajakan diberikan, ke perusahaan apa dan bagaimana dampaknya tidak terbuka ke publik," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Melonjak 89,7 Persen, Defisit APBN Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021

Menurut dia, upaya menutupi defisit APBN dengan harapan publik dapat menganggap keuangan negara dalam kondisi baik-baik saja.

"Tujuannya agar publik tidak banyak kritik dan cemas soal defisit anggaran. Jadi, dianggap semuanya oke, padahal tidak oke," kata Bhima.

Selain itu, dia menambahkan, kemungkinan ada masalah yang sifatnya darurat untuk kendalikan defisit anggaran, sehingga lebih baik publik tidak mengetahuinya.

Padahal sebenarnya Bhima menilai jika pemerintah terbuka justru bisa mendapat jalan keluar dari masyarakat, termasuk di dalamnya akademisi.

"Di sini kan harusnya pemerintah lebih terbuka, sehingga banyak masukan dan perbaikan dari akademisi dan masyarakat," pungkasnya.