Laporan Wartawan Tribunnews, Bambang Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) telah melakukan penyegaran manajemen dan internal perusahaan guna memastikan seluruh klinik dan laboratorium KFD di seluruh Indonesia sudah memenuhi dan menjalankan SOP.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika, Agus Chandra mengatakan, tindakan penyegaran manajemen KFD adalah salah satu langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh.

Sebagai informasi, sejumlah oknum di KFD tersangkut kasus penyediaan antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, beberapa waktu lalu.

Terkuaknya kasus tersebut membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi KFD.

"Saya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut KFD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra KFD dalam memberikan layanan klinik dan laboratorium sesuai dengan SOP dan GCG PT Kimia Farma Diagnostika," jelas Agus dalam keterangannya, (16/5/2021).

Baca juga: Tersangkut Kasus Antigen Bekas, KF Diagnostika Janji Berbenah Diri Terkait Layanan

Sebelumnya diketahui, berdasarkan arahan dan keputusan dari pemegang saham, KFD menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (11/5).

RUPSLB itu memutuskan untuk memberhentikan Direktur Utama KFD Adil Fadilah Bulqini dan Direktur KFD I Wayan Budhi Artawan.

Selain memberhentikan Direksi KFD, RUPSLB juga menyepakati untuk mengangkat Agus Chandra sebagai Plt. Direktur Utama dan Abdul Azis sebagai Plt. Direktur.

Perubahan direksi ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan publik atas citra dan persepsi positif Kimia Farma.

KFD terus melakukan pembenahan internal. Saat ini, klinik dan laboratorium melakukan beberapa model perbaikan.

Diantaranya, pertama, restrukturisasi organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Kedua, penguatan sistem layanan dan supporting dengan mengedepankan aplikasi digital dan cashless.

Ketiga, pengawasan berupa inspeksi mendadak (sidak) dari pihak ketiga, seperti dinas kesehatan, aparat kepolisian, dan dinas lingkungan hidup, dinas kelautan, dan instansi lainnya.

Keempat, sistem pengawasan internal (SPI) yang akan digelar ke seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, penempatan petugas pengawas mutu di setiap branch manager dan outlet KFD.

Langkah perbaikan yang telah dilakukan sejak akhir April 2021 berupa sidak dari instansi lainnya terus berjalan sampai saat ini.

Sidak ini untuk memastikan praktik klinik dan laboratorium KFD sudah sesuai dengan SOP dan tidak melakukan pelanggaran. Beberapa branch manager KFD yang sudah disidak antara lain Kota Bandung oleh dinas kesehatan setempat.

Internal KFD melalui SPI juga melakukan pengawasan internal terhadap lab dan klinik internal di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan ada atau tidak adanya pelanggaran dan kesiapan kita terkait SOP. Alhamdulillah untuk pengawasan di beberapa outlet, tidak ditemukan pelanggaran dan penyelewengan, seluruhnya sudah berjalan sesuai dengan SOP,” ujarnya lebih lanjut.

KFD juga memastikan setiap Branch Manager dan outlet memiliki petugas pengawas mutu.

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah tegas memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD).

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji untuk turun langsung dalam menangani kasus ini.

Hal tersebut pun dibuktikan dengan keluarnya surat pemecatan kepada seluruh direksi.

Erick Thohir menegaskan, apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.

Baca juga: Buntut Kasus Rapid Test Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas pun diambil.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," jelas Erick Thohir dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Baca juga: Erick Thohir: Idulfitri Tahun Ini Masih Kita Rayakan Penuh Waspada, Sabar Ya

Dirinya juga menegaskan, seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Apa yang terjadi di kasus Kualanamu dinilai bertentangan dengan core value tersebut.

"Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain," kata Erick Thohir.