Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocornya draft Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bikin gaduh di publik secara langsung maupun dunia maya. 

Terkait ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kementeriannya masih melakukan pembahasan internal dan belum menyampaikan isi draft tersebut di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami, kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di Paripurna, belum dibacakan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021). 

Baca juga: Pajak Sembako, Fraksi PKS Minta Pemerintah Berhenti Menguji Kesabaran Rakyat

Karena itu, menurut Sri Mulyani, tentu Kementerian Keuangan dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas lewat DPR. 

Baca juga: Sri Mulyani Ajak BI dan OJK Diskusi Soal Pajak Investor Kripto 

"Karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Oleh karena itu, memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga," katanya. 

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Wacana Pajak Sembako

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menjadi tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan karena yang keluar di publik adalah sepotong-sepotong yang. 

"Kemudian, di-blowup seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Pada hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.