Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Direktorat Jenderal Pajak Tunda Jadwal Keterangan Pers Terkait Kebijakan Penerapan PPN

Menurut Ditjen Pajak, kebijakan bebas PPN terhadap sembako dan jasa pendidikan saat ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. 

Direktorat Jenderal Pajak Tunda Jadwal Keterangan Pers Terkait Kebijakan Penerapan PPN
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Nurtendi (47), pedagang beras melayani pembeli di Pasar Sederhana, Jalan Jurang, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (11/1/2018). (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menunda agenda keterangan pers terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hari ini.

Dalam agenda yang diterima Tribunnews, jadwal tersebut seharusnya mulai pukul 10.00 dengan narasumber Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor. 

"Selamat Pagi teman - teman semuanya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Mohon maaf teman-teman Media, untuk acara media briefing hari ini yang seyogianya dilaksanakan Pukul 10.00 WIB akan "dijadwalkan ulang"," tulis keterangan DJP, Senin (14/6/2021). 

Terkait perubahan jadwal kegiatan tersebut akan DJP informasikan segera melalui group WhatsApp. 

"Untuk teman-teman yang tadinya sudah mendaftarkan untuk kehadiran secara luring, dapat menyesuaikan kegiatan lainnya teman-teman, sampai ada pengumuman lebih lanjut. Terima kasih atas kerjasama teman-teman Media semuanya," tutup keterangan tersebut. 

Baca juga: Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan, Mardani Ali Sera: Langkah Blunder & Berbahaya

Diberitakan sebelumnya, DJP memberikan penjelasan soal rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan. 

Baca juga: Mau Pajaki Sembako, Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Barang Mewah untuk Mobil

Menurut Ditjen Pajak, kebijakan bebas PPN terhadap sembako dan jasa pendidikan saat ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. 

Penjelasan itu disampaikan Ditjen Pajak melalui akun Instagram resmi Ditjen Pajak @ditjenpajakri, Sabtu (12/6/2021). 

Ditjen Pajak menyampaikan dengan tidak diberlakukannya PPN terhadap sembako saat ini membuat semua jenis sembako bebas dari PPN termasuk beras premium yang dikonsumsi oleh kelas atas. 

"Konsumsi beras premium dan beras biasa, sama-sama tidak kena PPN. Konsumsi daging segar wagyu dan daging segar di pasar tradisional, sama-sama tidak kena PPN," tulis Ditjen Pajak.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas