Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kementerian PUPR Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Cegah Pelanggaran dan Korupsi

Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 triliun untuk belanja modal, barang dan pegawai.

Kementerian PUPR Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Cegah Pelanggaran dan Korupsi
Humas Kementerian PUPR
Perbaikan jalan raya menuju Bandara Juanda Surabaya oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PUPR selama ini menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya mengingat perannya sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional.

Di 2021 ini, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai.

Dengan alokasi anggaran Rp. 107,6 triliun atau sebesar 71,83 % dibelanjakan untuk belanja non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedia yang handal dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Menteri Basuki Minta Dukungan KPK Cegah Praktik Korupsi di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, dilakukan restrukturisasi kelembagaan pengadaaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR dengan dibentuknya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang berada di 34 Provinsi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika Senilai Rp 28 Miliar

Komitmen ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa.

Sehingga kementerian ini dapat memaksimalkan waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran Pembangunan Infrastruktur.

Baca juga: Menteri PUPR Usul Pagu Anggaran Infrastruktur Tahun 2022 Rp 100,4 Triliun

Dalam pelaksanaannya, proses Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 yang merupakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR Nomor 288/KPTS/M/2019.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas