TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II APBN 2021 tahunan mencapai 7,07 persen (yoy). 

Sedangkan secara quarter to quarter (q-to-q) tumbuhnya 3,31 persen. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengapresiasi upaya pemulihan ekonomi oleh Pemerintah yang menunjukkan perbaikan. 

"Pencapaian ini menempatkan Indonesia keluar dari resesi ekonomi yang berlangsung empat triwulan berturut-turut, dimana perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau akibat tekanan pandemi Covid-19," kata Anis Byarwati di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Ketua DPR: Penanganan Covid-19 yang Efektif Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Menurut anggota DPR RI Komisi XI ini indikator utama yang memengaruhi antara lain ekspor Indonesia yang melonjak hingga 31 persen pada kuartal II dan kenaikan pertumbuhan penjualan mobil sebesar 758,68 persen imbas dari insentif pajak PPnBM ditanggung pemerintah, sektor properti juga naik 20 persen efek insentif PPN. 

"Ini artinya pemerintah perlu memperhatikan juga ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di masa pandemi, karena ragam insentif juga pertumbuhan saat ini dirasakan lebih banyak dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas," ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2021 juga dipicu oleh faktor base line yang rendah (low base) atau kontraksi ekonomi yang sangat dalam di triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen. 

"Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang luar biasa terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2021," katanya.

Baca juga: Ekonomi Disebut Tumbuh 7,07 Persen, DPR: Itu Kabar Baik, Tapi Rakyat Bawah Masih Menjerit

Legislator PKS ini mengingatkan karena kenaikan pertumbuhan yang ada di kuartal II dari base yang rendah dan belum mengalami berbagai macam pembatasan oleh PPKM itu dengan segala restriksinya, test yang sesungguhnya adalah pada kuartal III nanti. 

"Dengan adanya berbagai pembatasan, ledakan pasien covid, naiknya angka kasus juga kematian, dan penutupan ritel besar, pasti dampaknya nanti akan besar terhadap perekonomian," imbuhnya.

Anis menekankan bahwa pemerintah perlu terus waspada masih tingginya penyebaran Covid 19 serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada tanggal 5 Juli hingga 9 Agustus 2021.

"Tentu akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN pada paruh triwulan ke III dan IV tahun 2021, perlu diingat realisasi anggaran program PEN untuk kuartal II-2021 baru terserap 34 persen adalah sebesar dari total yang dianggarkan sebesar Rp699,43 triliun, juga perlindungan sosial masih belum optimal, bahkan sasarannya pun mungkin masih belum banyak perbaikan dari tahun lalu, demikian pula untuk vaksinasi ditargetkan 180 juta orang, tapi total vaksinasi kedua baru mencapai 18 juta an jiwa," jelasnya.