RI Harus Lakukan Transformasi Ekonomi Hijau Demi Hindari 'Middle Income Trap'
pemerintah ada niat mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi hijau.
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2021 lalu.
Menurut dia, pemerintah ada niat mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi hijau.
"Saya menilai pidato Presiden Jokowi sudah tepat. Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi hijau untuk bisa tumbuh dengan lebih tinggi dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap)," kata Fabby dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Minggu(29/8/2021).
Baca juga: Dirjen EBTKE: Pelanggan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Naik Pesat Jadi 4.028
Dalam pidato sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jokowi menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis teknologi hijau disertai dengan transformasi menuju ke arah EBT dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut dia teknologi hijau akan berdampak penting bagi akselerasi perekonomian Indonesia ke depan.
Fabby melanjutkan, perlu memisahkan pertumbuhan ekonomi (GDP) dan emisi gas rumah kaca(GRK), dan mempertahankan daya dukung lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa terwujud.
Baca juga: Fakta Menarik Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris, Rekor Buruk Lukaku dan Catatan Penalti Salah
"Untuk itu transformasi sistem energi sebuah keniscayaan karena energi adalah input untuk ekonomi. Dengan meningkatkan energi terbarukan maka ekonomi tumbuh lebih hijau," ucapnya.
Fabby menjelaskan, transisi energi tidak hanya menjadi sebuah wacana apabila strategi dan peta jalannya dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun selanjutnya.
"Saya kira pemerintah sudah punya intensi ke arah tersebut. Di waktu yang akan datang, intensi tersebut harus dinyatakan dalam rencana, kebijakan yang suportif, anggaran dan dukungan dari BUMN," ujarnya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp134 triliun, naik 4,3 persen dibandingkan outlook subsidi energi pada 2021 sebesar Rp128,47 triliun.
Fabby menilai alokasi anggaran tersebut belum mencerminkan transformasi energi seperti yang Jokowi sampaikan di depan anggota Dewan.
Baca juga: Hasil Klasemen Liga Inggris 2021, Liverpool dan Chelsea Bersaing, Arsenal di Zona Degradasi
"Perlu lebih banyak alokasi anggaran untuk mengakselarasi pembangunan energi baru dan energi terbarukan," ujarnya.
Menurut Fabby, APBN saat ini masih menitikberatkan pada upaya mengatasi krisis ekonomi dan dampak krisis Covid-19.