Selama periode tersebut, produksi energi listrik yang dihasilkan dari PLTS Atap hanya mencapai 35 megawatt dengan jumlah pelanggan sebanyak 4.000 konsumen.

Pihaknya menilai apabila skema tersebut masih tetap diberlakukan, penambahan jumlah produksi energi listrik dari PLTS Atap dan jumlah pelanggannya tidak akan tumbuh signifikan.

Pembangkit Jadi Tak Efisien

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengingatkan PLN menghadapi potensi kerugian cukup besar yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya pelayanan bagi konsumen.

Marwan menyorot tentang PLTS Atap yang saat ini kian digencarkan oleh pemerintah dan sejumlah pihak terkait.

Kehadiran PLTS Atap yang dapat memasok atau mengekspor listrik kepada PLN di tengah kondisi saat ini dinilai akan membawa dampak bagi pembangkit-pembangkit milik PLN.

“Dengan adanya pasokan (dari PLTS Atap) ini, ada sebagian dari pembangkit PLN yang operasionalnya tidak optimal atau dikurangi.

Dengan begitu, operasi dari pembangkit ini menjadi tidak efisien. Artinya di situ ada cost yang lain yang nilainya bisa mencapai triliunan,” ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa memang ada pasokan listrik yang tidak dipakai oleh PLN.

Namun sarana untuk itu telah dibangun sehingga mau tidak mau pembangkit pun diberhentikan sementara.

Ketika sebuah pembangkit berhenti beroperasi, pembangkit tersebut menjadi tidak efisien sehingga menimbulkan biaya.

Di sisi lain, perubahan skema tarif ekspor-impor net metering menjadi 1:1 akan menguntungkan pemilik PLTS Atap yang umumnya merupakan golongan 'mampu' dan merugikan PLN serta masyarakat non-pemilik PLTS Atap.

Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), menyebutkan bahwa energi terbarukan merupakan suatu keniscayaan yang harus diusung oleh Indonesia.

Menurut dia, implementasinya sebaiknya dilakukan pada masa transisi.