Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) berharap adanya pengurangan jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP), dengan melihat kebutuhan secara pasti.

Diketahui, pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok CBP di Bulog sebesar 1 juta ton sampai 1,5 juta ton.

"Penggunaan CBP makin tidak jelas, bansos rastra sudah tidak ada. BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sudah di Kementerian Sosial, jadi ini yang menjadi permasalahan," kata Buwas saat acara Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, Pemprov DKI Salurkan Bansos Tunai hingga Beras Premium

Menurut Buwas, CBP yang ada di Bulog pada saat ini hanya untuk kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH), golongan anggaran, dan bencana alam.

"Untuk kebutuhan ini, kami evaluasi tiga tahun ke belakang, rata-rata kebutuhannya hanya memerlukan 800 ribu ton sampai 850 ribu ton," ucapnya.

Baca juga: Bulog Tercekik Bunga Bank, Buwas Minta Pemerintah Segera Bayar Utang Rp 4 Triliun

"Jadi kalau menyiapkan 1 juta ton sampai 1,5 juta ton, berarti setiap tahunnya ada sisa. Sisanya itu mau diapakan? Kami simpan, beras perlu perawatan khusus, dan kualitas pasti turun," sambungnya.

Oleh sebab itu, Buwas meminta ada perencanaan yang pasti dari pemerintah terkait penggunaan CBP agar tidak menjadi mubazir, dan terhindar dari kerugian.

"Kami ingin realnya dibutuhkan negara untuk CBP itu apa? Supaya masalah sirkulasi daripada beras ini tetap terjaga, karena penggunaan CBP harus ditentukan negara melalui Rakortas, tidak bisa Bulog jual atau gunakan," tuturnya.