Menurutnya hal tersebut adalah hal paling tidak bermoral dari praktik perdagangan karbon.

"Bisa kebayang kalau kemudian masyarakat adat di Indonesia dijebak dengan cara-cara seperti ini untuk melegetimasi perampasan dan penderitaan masyarakat adat di tempat lain. Ini yang menurut saya paling mengerikan dari pasar karbon ini," kata dia.

Untuk itu, kata dia, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP26) yang saat ini tengah digelar di Galsgow Skotlandia pemerintah Indonesia harus lebih kreatif dan tidak boleh didikte oleh negara-negara maju dalam mencari solusi terkait krisis iklim.

Karena persoalan tersebut, kata dia,  adalah persoalan yang dihadapi baik negara maju maupun negara berkembang dan bahkan seluruh umat manusia.

Ia mengatakan pemerintah seharusnya membicarakan pentingnya negara-negara maju mengubah cara konsumsi mereka.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu membahas konsumsi yang sangat tidak ramah lingkungan di negara berkembang sebagai penyebab tingginya tingkat polusi yang ada selama ini.

Menurutnya, perlu juga dibicarakan mekanisme-mekanisme pendanaan yang langsung bisa diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas-komunitas lokal.

Hal itu, kata dia, karena masyarakat adat dan komunitaa lokal lah yang selama ini terus mengembangkan ekonomi rendah karbon, gaya hidup rendah karbon, dan juga tetap memastikan dan bahkan menambah stok karbon di wilayah-wilayah adat.

"Tidak boleh kita didikte oleh negara-negara maju. Seolah mereka memberikan bantuan. Itu bukan bantuan. Itu justru mereka harus menebus dosa mereka jauh lebih besar dari yang selama ini mereka sebut sebagai bantuan," kata dia.

Seperti diketahui, pertemuan tingkat tinggi UN Climate Change COP 26 di Glasgow Skotlandia telah dimulai hari ini.

Dalam pertemuan tersebut negara-negara dunia, termasuk Indonesia akan membahas komitmen pencapaian target perubahan iklim secara global.

Presiden Jokowi rencananya akan hadir dalam World Leader Summit COP 26 tersebut. COP 26 tersebut dinilai sangat penting pasca COP 21 Paris. 

COP 26 tersebut diketahui akan membahas dan memutuskan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam Kesepakatan Paris, di mana isu krusial dan cukup alot pembahasannya adalah implementasi artikel 6 di antaranya terkait dengan carbon offset. 

Salah satu solusi yang dipromosikan oleh berbagai negara adalah perdagangan karbon atau pun carbon offset termasuk Indonesia yang menyatakan siap dengan semua infrastruktur kebijakannya.