TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dinilai bakal menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional, setelah ditekan pandemi Covid-19.

"Ini kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, apalagi terhadap daya beli masyarakat golongan bawah yang paling terdampak buruk selama pandemi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi Tribun, Kamis (23/12).

Menurutnya, penghapusan BBM murah khususnya pertalite dan premium akan berpengaruh lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin hingga menengah, yang akhirnya meningkatkan inflasi.

"Akan sangat berdampak pada inflasi, jadi inflasi akan meningkat karena dorongan kebijakan pemerintah (administered prices) atau cost push inflation, bukan inflasi yang disebabkan dorongan permintaan atau kenaikan daya beli masyarakat, ini tentu tidak baik," tutur Faisal.

Oleh sebab itu, Faisal meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penghapusan BBM murah khususnya jenis pertalite dalam menjaga daya beli masyarakat. "Semestinya pertalite tidak dalam waktu jangka pendek dan menengah, dan harus sangat hati-hati mengantisipasi dampaknya," ujar Faisal.

Baca juga: Pemerintah Berencana Hapus BBM Jenis Pertalite

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih menyebut bahwa pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite, sebagai upaya memperbaiki kondisi lingkungan.

"Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," ujarnya.

Menurutnya, premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dan volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik. Oleh sebab itu, kata Soerja, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," tuturnya.

Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax juga menjadi salah satu bahasan FGD agar peralihan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," papar Soerja.

Perubahan dari premium ke pertalite dinilai akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen, untuk selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27 persen. PT Pertamina (Persero) yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut hingga saat ini belum menerima keputusan dari pemerintah terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.

Baca juga: Pimpinan Komisi VII Dukung Penghapusan Premium, Tapi Harus Ada Insentif

"Hingga saat ini belum ada keputusan resminya," kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Meski ada rencana penghapusan premium dan pertalite, Pertamina mengaku sampai saat ini tetap menjalankan penugasan dari pemerintah dalam menyalurkan kedua jenis BBM tersebut. "Pertamina tetap akan melaksanakan penugasan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah," tutur Irto.