Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.

Ia menekankan penanganan Covid-19 tetap menjadi hal utama dalam pemulihan ekonomi.

"Desain APBN 2022 untuk paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum di spesifikasi seluruhnya," kata Sri Mulyani usai pengesahan RUU IKN menjadi UU di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Ini Persiapan PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Nusantara

Sri Mulyani mengatakan program pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjadi momentum pembangunan ibu kota negara baru.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menerangkan komposisi anggaran pemulihan ekonomi tahun ini sama dengan tahun 2020 dan 2021.

"Kelompok penanganan Covid-19 menjadi yang paling penting karena ini menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah akan mendesain untuk kebutuhan awal pembangunan IKN yakni terkait pelaksanaan akses infrastruktur.

Menkeu menjelaskan pelaksana penyediaan infrastruktur IKN menjadi pekerjaan Kementerian PUPR.

Selain akses jalan juga alternatif pelabuhan agar nantinya ada banyak opsi untuk sampai ke lokasi IKN.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Sumber Pendanaan Bangun IKN, Minim APBN hingga Hindari Utang Jangka Panjang

"Melalui pelabuhan karena bisa melalui teluknya. Jadi, itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan," kata Sri Mulyani. 

Menkeu memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN terdiri dari beberapa tahap termasuk dari aspek pendanaan.

Tahap yang paling kritis sesudah Undang-undang IKN dibuat adalah tahap pertama yaitu pada tahun 2022-2024.

“Nanti dari aspek pendanaan akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya, dan juga untuk menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya,” kata Menkeu.

Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. 

Artinya, anggaran pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi terkini serta kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang.

“Ini sudah harus dimasukkan dalam desain pada jangka pendek yaitu periode 2022-2024, artinya di tahun 2022 hingga tahun 2024 penanganan Covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain," tegas Menkeu.

"Dan pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga,” sambungnya.

Sedangkan untuk jangka menengah tahun 2025-2045 pemerintah melihat berdasarkan kebutuhan.

Dalam jangka menengah itu, porsi APBN akan diutamakan untuk mendanai belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, infrastruktur dasar, bendungan air, hingga listrik.

"Ini nanti akan dibangun sebagian dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), public private partnership (PPP). Nantinya pembangunan juga pasti butuh dukungan APBN apakah dalam bentuk Project Development Fund atau Viability Gap Fund. Kita sudah mulai identifikasi," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyetujui nama ibu kota negara baru Indonesia yaitu Nusantara.

Alasan dipilih nama Nusantara menjadi nama ibu kota negara baru karena sudah dikenal sejak dahulu dan mudah menggambarkan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Presiden akan menentukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan.