TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga, menyarankan pemerintah menyelesaikan permasalahan harga minyak goreng secara holistik, bukan hanya sisi penyediaan atau suplai saja namun juga pada aspek distribusi. 

Di sisi suplai, Lamhot melihat tidak terintegrasinya produsen CPO dengan produsen minyak goreng agar pasokan dan harga terjaga.

"Campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam meregulasi antara produsen CPO dan produsen minyak goreng untuk menjamin harga dan pasokan minyak goreng di pasaran lebih terkendali," katanya kepada Tribun, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah dan Satgas Pangan Polri Serius Tangani Kelangkaan Minyak Goreng

Baca juga: Kronologi Aksi Koboi di Malang Tembak Pembeli Bakso, Tembakan Sempat Meleset, Ini Ciri-ciri Pelaku

Lamhot juga menyoroti persebaran pabrik minyak goreng di Indonesia terpusat di Jawa Timur dan Sumatera Utara, sementara produsen kelapa sawit dan CPO mayoritas berada di luar Jawa (Sumatera dan Kalimantan) sehingga memunculkan adanya tambahan biaya logistic (supply chain). 

Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif baik kepada swasta maupun BUMN untuk membangun pabrik minyak goreng yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit. 

Selain itu pemerintah diharapkan bisa melakukan deregulasi aturan pembangunan pabrik minyak goreng yang memudahkan investor lokal.

"Pemerintah harus secara ketat melakukan audit implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di penyedia CPO," ujarnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polri Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Distribusi Minyak Goreng di 4 Provinsi

Di sisi distribusi, Lamhot melihat kendalanya adalah banyak praktik penimbunan minyak goreng. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa harga minyak goreng akan stabil dalam jangka waktu panjang, sehingga spekulan berusaha mengambil untung dengan cara menimbun.

Lamhot meminta pemerintah menindak tegas penimbun minyak goreng ini, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Serta meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan menjamin harga stabil dalam jangka panjang.

"Seharusnya pemerintah dengan mudah memonitor secara realtime distribusi minyak goreng hingga kepelosok daerah, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi tracking," ucap Lamhot.

Baca juga: Warga Ceritakan Fenomena Hujan Es, Ada yang Sebesar Jempol Tangan, Krikil dan Kelereng

Baca juga: Fenomena Hujan Es Landa Jatim, Jateng dan Jabar, Ada Apa ?

Selain itu, pemerintah diminta untuk membuat mekanisme agar masyarakat beralih dari minyak curah ke minyak kemasan, caranya yaitu membuat harga minyak goreng kemasan sama dengan minyak goreng curah, mengurangi suplai minyak goreng curah. 

"Serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih memilih minyak goreng kemasan dengan pertimbangan higienitas dan kandungan gizi," pungkasnya.