TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perdagangan, Muhammad Lufti, akan menindak tegas oknum yang menghambat distribusi minyak goreng kepada masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerjasama dengan Satgas Pangan Polri serta lembaga/kementerian untuk menindak penimbun minyak goreng.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasaran.

"Kemendag beserta Satgas Pangan dan seluruh lembaga/kementerian akan menindak tegas oknum yang menghambat pasokan dan distribusi dengan cara menimbun serta memainkan harga atau tindakan yang melawan hukum lainnya," kata Mendag saat konferensi pers terkait Kebijakan Pemerintah Sikapi Langka dan Tingginya Harga Minyak Goreng secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Saya ingatkan kepada seluruh pihak yang mengikuti tata niaga perdagangan minyak goreng ini untuk menaati aturan," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Penipuan Jual Beli Minyak Goreng di Bandung, Wanita Ini Raup Rp 1 Miliar, Uang Habis Dipakai

Selain itu, Mendag juga menyampaikan terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sebagaimana diatur dalam aturan Permendag UU Nomor 8 Tahun 2022.

"Kami akan mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan DMO akan naikkan dari 20 persen menjadi 30 persen untuk besok pagi, Kamis (10/3/2022)."

"Kemendag akan mengendalikan bahan baku minyak goreng melalui kebijakan DMO dan DPO, sehingga minyak goreng akan terjamin ketersediannya," jelas Lutfi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

Selanjutnya, kebijakan Kemendag tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng melalui permendag nomor 6 tahun 2022 tetap dipertahankan dan akan diperkuat.

"Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga minyak goreng," katanya Mendag.

Berdasarkan ketentuan, harga minyak goreng curah Rp 11.500, harga minyak goreng sederhana Rp 13.500 per liter, dan harga minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

"HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan keobjektivitas yaitu memberikan keadilan dan kenyamana kepada masyrakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau," imbuhnya.

Baca juga: Warga Majalengka Gunakan Jeriken Antre Minyak Goreng Curah: Bisa Beli Maksimal 75 Liter

Selain itu, Mendag juga menegaskan, minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan, terutama industri menengah dan industri besar.

"Minyak goreng curah harus tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, industri mikro dan kecil. "

"Saya ingatkan, Ini adalah minyak pemerintah, program pemerintah, sesuai UU No 7 Perdagangan diperuntukkan kepada masyarakat yang memang menjadi objek daripada peraturan tersebut," ucapnya.

Kemudian, Kemendag memastikan pasokan minyak goreng akan tersalurkan kepada masyarakat.

Dikatakan, pasokan minyak goreng curah akan memenuhi pasar tradisonal di Indonesia secara konsisten agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng lebih mudah dengan harga terjangkau.

Lalu, juga memastikan pasokan minyak goreng sederhana dan premium di jaringan pasar modern secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Mendag Beberkan Penyebab Harga Minyak Goreng Masih Mahal

Diberitakan Tribunnews.com, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap sejumlah penyebab masih tingginya harga minyak goreng atau belum sesuai harga eceren tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Ketika terjadinya disparitas harga, perubahan harga ini, banyak orang berspekulasi. Jadi mereka mengharapkan terjadinya perubahan, bahkan kalau di pasar market ini ada yang sifatnya jangka panjang dan pendek," kata Lutfi secara virtual, Rabu (9/3/2022).

Menurutnya, akibat adanya spekulasi tersebut membuat orang berani bertaruh bahwa ke depan pemerintah akan melepas atau tidak memberlakukan HET.

"Kenapa? Agar mereka bisa menjual dengan harga tinggi yaitu membeli di harga Rp 10.300, harapannya menjual dengan harga internasional yang saat ini perbedaannya Rp 10 ribu," ucap Lutfi.

Lutfi pun mengancam para spekulan terutama distributor 1 dan 2 untuk membawanya ke meja hijau jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Saya akan menuntut spekulan itu berdasarkan hukum. Jadi inilah salah satu yang menyebabkan distrupsi di rantai logistik yang mereka ingin dapat keuntungan besar," ucapnya.

Selain itu, tersendatnya distribusi minyak goreng ke pasar juga diakibatkan adanya penjualan ke industri.

"Per kemaren DMO (domestic market obligation) sudah 415 juta hanya 20 hari, barangnya melimpah."

"Sehingga kita tanya barang dimana? Jadi ada dua dugaan, bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai pemerintah dan yang kedua penyelundupan, ini akan saya berantas. Jadi distribusi ada yang menimbun dan ada yang menyelundup ke luar negeri," jelasnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Seno Tri Sulistiyono)

Simak berita lainnya terkait Harga Minyak Goreng