Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng dinilai tidak konsisten, kebijakan berubah-ubah, tapi persoalan tak kunjung terselesaikan, mulai dari kelangkaan hingga harga yang melonjak.

Pengamat Ekonomi Rahma Gafmi mengatakan, suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus konsisten, dan dirumuskan dengan matang.

Kini, pemerintah telah mencabut peraturan mengenai Harga Eceren Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng kemasan.

"Kebijakan harus konsisten. Harusnya setiap kebijakan dirumuskan dengan matang. Dari awal harusnya sudah tau bagaimana dampak HET baik positif dan negatifnya, sehingga kebijakan ini bisa meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dapat diterapkan," ujar Rahma saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Minyak goreng saat ini langka di berbagai daerah. Jika pun ada, harganya banyak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: HET Minyak Goreng Dicabut, DPR : Pemerintah Lemah, Nyerah Pada Kartel yang Mendikte Pasar Pangan

Hal tersebut tidak ditampik oleh pemerintah. Menurut Rahma, tidak konsisten suatu kebijakan dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.

"Tujuan penerapan kebijakan penetapan HET dan dicabutnya HET terutama itu harus jelas disampaikan kepada publik," kata Rahma.

Baca juga: Pedagang: HET Minyak Goreng Curah Tak Berlaku di Pasar Tradisional

Rahma menyarankan agar pemerintah membuat strategi yang tepat. suatu strategi untuk menyelesaikan masalah bukan membuat persoalan baru. Ia menilai kebijakan soal HET bukan solusi yang tepat.

"Yang harus dilakukan segera itu mulai dengan memperbaiki sistem logistik," tutur Rahma.

Sebab, lanjut dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang terpisah antar wilayah, sehingga sistem logistik masih belum efisien dalam menjangkau semua wilayah di Indonesia.

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Balangan Masih Rp 20 Ribu per Liter, di Bandung Barat Rp 50 Ribu per 2 Liter

Perbaikan sistem logistik diharapkan dapat menyeluruh hingga pelosok agar barang pangan dapat terdistribusi dengan baik.

"Setiap wilayah dapat melakukan perdagangan pangan dengan mudah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat merata," terangnya.

Sistem logistik harus terintegrasi, memiliki road map antar wilayah yang jelas, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memudahkan distribusi, serta adaptasi penggunaan teknologi juga perlu dikembangkan untuk efisiensi.