YLKI: Jangan Sampai Kelompok Migor Premium Ambil Hak Konsumen Menengah ke Bawah
Di sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan migor, kebijakan coba-coba bahkan operator menjadi korbannya.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait HET minyak goreng non premium Rp 14.000.
"Jangan sampai kelompok konsumen migor premium mengambil hak konsumen menengah bawah, apalagi sampai memborong," tutur Tulus dalam catatannya, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Politikus PKS Sebut Pemerintah Lemah karena Serahkan Harga Minyak Goreng kepada Mekanisme Pasar
Ia menilai kebijakan terbaru pemerintah terhadap migor di atas kertas atau secara umum lebih market friendly.
Diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memperbaiki distribusi dan pasokan migor pada masyarakat dg harga terjangkau.
Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar dan terbukti membuat terjadinya kelangkaan.
Baca juga: Minyak Goreng di Toko Ritel Modern Mulai Muncul Kembali Usai HET Dicabut Pemerintah
Di sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan migor, kebijakan coba-coba bahkan operator menjadi korbannya.
"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," kata Tulus.
Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru: 2 Liter Tembus Rp 49 Ribu, 1 Liter Tertinggi Rp 24 Ribu
"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," sambungnya.
YLKI menegaskan pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon.
