TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH -- Kabar baik datang dari Tanah Suci Makkah, pemerintah Arab Saudi dikabarkan bakal membuka izin jemaah haji dari luar negeri dalam jumlah besar pada musim Haji 2022 mendatang.

Kerajaan Arab Saudi dikabarkan akan mengizinkan sebanyak 1 juta orang untuk berhaji tahun ini.

Hal ini disebabkan karena selama dua tahun lalu, ibadah haji sangat dibatasi akibat pandemi Covid-19.

Keputusan ini akan memperluas ibadah haji bagi peserta dari luar Arab Saudi setelah dua tahun ada pembatasan ketat akibat Covid-19, sebut media pemerintah Arab Saudi seperti dikutip Reuters, Sabtu (9/4).

Ada sejumlah persyaratan ibadah haji tahun ini. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita SPA menyebutkan, jemaah haji yang boleh ke Mekah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun dan divaksinasi penuh terhadap virus corona.

Baca juga: Semakin Terkenal, Haji Faisal Pilih Jadi Artis atau Pebisnis? Ini Jawabannya

Peserta dari luar negeri akan diizinkan tahun ini tetapi harus menunjukkan tes PCR negatif Covid-19 dan tindakan pencegahan kesehatan akan diamati.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga sudah mengumumkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini di akun Twitter pada Sabtu (9/4).

Tahun lalu, Arab Saudi membatasi peserta ibadah haji menjadi hanya 60.000 peserta domestik, dibandingkan dengan 2,5 juta sebelum pandemi Covid-19.

Biaya Diharapkan Tak Naik

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyampaikan, agar biaya perjalanan haji tahun ini tidak naik. Oleh sebab itu, Ia meminta agar Komisi VIII DPR RI dapat ikut memfasilitasi akan saran tersebut.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2022 ini terdapat kenaikan biaya haji yang berasal dari biaya tiket penerbangan dan nilai tukar, untuk hal tersebut BPKH akan siap membantu untuk melakukan mitigasi risiko.

Selain itu, Anggito juga berharap Komisi VIII dapat memfasilitasi kepastian kuota jamaah haji tahun 2022 ini.

Baca juga: Kesan Haji Faisal Pertama Kali Bertemu Rebecca Klopper, Kekasih Fadly

"Kita menyarankan Komisi VIII untuk memfasilitasi kepastian kuota haji, ikut menyarankan agar biaya perjalanan haji tidak naik, Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) dapat disesuaikan, kontribusi APBN dalam prokes dan tentu negosiasi penangguhan pengenaan pajak," kata Anggito dikutip Kontan belum lama ini.

Saat ini, BPKH mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun ini dari Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).