Apalagi jika mengingat ada penelitian ILO jika korelasi perusahaan dan pengarusutamaan gender, terkait produktivitas sangatlah erat.

Selama ini perempuan di sektor tambang hanya berada di sektor informal skala kecil.

Para pekerja perempuan bekerja paruh waktu, musiman dan upah yang lebih rendah menjadi tenaga pendulangan, pengayakan.

Terlihat jelas ada pembatasan, hambatan karir, yang memengaruhi kesetraan pengupahan.

Belum lagi kerentanan lingkungan kerja berupa kekerasan yang diterima di lingkungan kerja.

Terkait kekerasan, Pihak Kementerian PPPA berharap banyak dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sedang dibahas.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriani mengungkap ada 64 kasus kekerasan perempuan di lingkungan kerja pada 2020, 100 kasus kekerasan pada 2021.

Kekerasan ini juga termasuk konflik perburuhan dan sebagainya.

Termasuk dampak pertambangan pada perempuan di lingkungan di sekitar pertambangan.

"Misalkan saja ada situasi pilemik atas penggunaan lahan. Perempuan pun berhadapan langsung dengan hal kekerasan. Juga urusan domestik yang terkait dengan perempuan," ucap Andi.

Belum lagi disparitas upah.

Di sisi lain, Komnas perempuan juga melihat ada sisi baik dari peran perempuan di dunia kerja di sektor tambang.

Sisi maskulinitas dari sektor tambang justru menunjukkan jika perempuan lebih berdaya.

Daya adaptasi perempuan di dunia tambang yang banyak pekerja di lapangan ini lebih teliti memicu nilai positif.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Dukung Rencana Pemerintah Tutup Izin 2.078 Perusahaan Tambang