Reshuffle Kabinet, Analis: Semua Menteri Harus Fokus Hadapi Tantangan Perekonomian
Piter Abdullah berharap, jajaran menteri ke depan bisa fokus menghadapi semua tantangan di bidang ekonomi
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Sementara, Hadi akan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Baca juga: Jelang Reshuffle Kabinet, Rumah Dinas Menteri Perdagangan di Kawasan Kuningan Tampak Sepi
"Mendag Pak Zul sebagai (Zulkifli Hasan). Pak Hadi sebagai Menteri ATR," terangnya.
Selain Menteri, Presiden juga disebut akan melantik tiga wakil menteri. Namun belum diketahui wakil menteri mana saja yang akan dilantik.
"Wakil menteri tiga," tuturnya.
Baca juga: Elite PSI Raja Juli Antoni Bakal jadi Wakil Menteri? Sebut Dipanggil Mendadak oleh Jokowi ke Istana
Sebelumnya, soal kabar reahuffle pada hari ini, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.
Oleh karenanya, kata Pramono, Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).
Pramono pun tak menjawab tegas saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu ini.
Hanya saja, ia menegaskan selama 8 tahun berjalannya pemerintahan ini, Presiden Jokowi sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinet sekarang ini.
“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih berlangsung kurang lebih dua tahun, mendatang.
Maka, Presiden Jokowi sangat paham kebutuhan akan kecepatan dalam menjalankan program pemerintah.
“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” jelasnya.
