Antisipasi Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Reformasi Sistem Perdagangan
Pemerintah dinilai masih gagap mengantisipasi ancaman krisis pangan global, anggota DPR Amin Ak beberkan sejumlah faktornya
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai masih gagap mengantisipasi ancaman krisis pangan global, di mana sejak pertengahan 2020 sejumlah lembaga dunia yang mengurusi pangan sudah memberikan peringatan akan hal itu.
Dampaknya, selama beberapa bulan terakhir Indonesia terus didera masalah stok dan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem perdagangan komoditas, terutama komoditas pangan Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pasokan Pangan di Lapangan
Sehingga, pemerintah harus melakukan reformasi sistem perdagangan komoditas pangan dan produk turunannya.
"Stabilisasi stok dan harga pangan itu erat kaitannya dengan hukum supply dan demand. Sistem perdagangan kita saat ini, tidak mampu mengantisipasi kelangkaan stok dan lonjakan harga pangan, terutama yang tingkat ketergantungan impornya tinggi,” kata Amin, Jumat (24/6/2022).
Menurutnya, sistem peringatan dini yang ada sudah tidak kompatibel dengan perubahan cepat saat ini, maka Indonesia memerlukan indeks harga pangan nasional maupun daerah yang disajikan secara real time.
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Minta Mendag Lanjutkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat
Kelemahan lainnya, kata Amin, efisiensi sistem perdagangan komoditas pangan nasional juga rendah sehingga rakyat harus membayar mahal untuk kebutuhan pokok.
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, di kalangan kelompok masyarakat menengah ke bawah, belanja pangan menghabiskan 40 persen sampai 50 persen pendapatan mereka.
“Harus dilakukan reformasi tata niaga pangan, dengan menekan biaya logsitik dan memperkecil campur tangan kartel pangan,” ucap politikus PKS itu.
Terkait strategi mengatasi lonjakan harga pangan saat ini, Amin menyampaikan pemerintah harus melakukan dua hal.
Pertama, bekerja keras memenuhi stok atau kebutuhan pangan masyarakat saat ini, bagaimanapun caranya.
"Kedua, memberikan subsidi harga di tingkat konsumen untuk mencegah laju inflasi, terlebih saat ini 65 persen penggerak pertumbuhan perekonomian nasional masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga," papar Amin.
