"Saya tegaskan kebijakan ini dilakukan bukan karena stok habis atau tidak ada persediaan dan hingga saat ini belum ada wacana untuk perubahan harga."

"Hal yang melandasi kebijakan ini karena adanya manat UU bahwa subsidi hanya dapat diberikan pada kelompok masyarakat miskin dan tertentu yang telah diatur," kata Hageng dikutip dari Kompas TV, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Tak Hanya Implementasikan Aplikasi MyPertamina, Ini Upaya Pertamina Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

Apalagi, lanjut Hageng, perang Rusia dan Ukraina membawa dampak meningkatnya harga BBM di dunia.

"Sehingga ada disparitas harga minyak internasional dan dalam negeri dan harga jualnya yang (terlampau) cukup jauh."

"Sehinga kita perlu hati hati dalam mengatur ini dengan memberikan tata kelola yang lebih baik untuk penggunaan BBM subsidi ini," lanjut Hageng.

Untuk itu, Hageng meminta masyarakat tidak berasumsi jauh terkait hal ini.

"Sebaiknya tidak panik dan tidak buru-buru berasumsi jauh atas kebijakan ini," tegas Hageng.

Dianggap Ribet

Diwartakan Tribunnews sebelumnya, Anggota Komisi VII PR RI, Paramitha Widya Kusuma mengungkapkan ketidaksetujuannya pada penggunaan alikasi MyPertamina.

Menurutnya, aplikasi ini membuat rakyat kecil merasa ribet.

Pasalnya, tidak semua masyarakat Indonesia paham cara penggunaan aplikasi MyPertamina ini.

Tenaga Ahli Utama KSP, Hageng Nugroho tegaskan penggunaan MyPertamina bukan karena stok habis, tapi upaya mengatur tata kelola BBM subsidi (Tangkap Layar Kompas Tv, Minggu (3/7/2022).

"Terutama untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak bagi mereka. apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," ujar Paramitha, Jumat (1/7/2022).

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga mulai menerapkan uji coba cara baru pembelian Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina Jumat, lalu.