Korea Utara Siap Kirim Tukang Bangunan ke Donetsk dan Luhanks yang Jatuh ke Tangan Rusia
Korea Utara akan mengirim para pekerjanya ke Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur yang kini dikuasai Rusia untuk merestorasi infrastruktur yang rusak
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA – Kedutaan Besar Rusia di Pyongyang mengatakan Korea Utara akan mengirim para pekerjanya ke Kota Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur yang kini dikuasai Rusia untuk merestorasi infrastruktur yang rusak di
Menurut NK News, sebuah situs web yang berbasis di Seoul, duta besar Rusia untuk Pyongyang Alexander Matsegora mengatakan, pekerja Korea Utara dapat membantu membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat perang di wilayah Donetsk dan Luhansk.
Matsegora menjelaskan, terdapat potensi untuk menjalin kerja sama di bidang ekonomi antara Korea Utara dan dua wilayah yang dikuasai oleh Rusia, meskipun ada sanksi dari PBB.
“Sumber daya manusia dari Korea Utara yang berkualifikasi tinggi dan mampu bekerja dalam berbagai kondisi, dapat membantu kami memulihkan fasilitas sosial, infrastruktur, dan industri kami.” kata Matsegora yang dikutip oleh The Guardian, Rabu (20/7/2022).
Komentarnya muncul beberapa hari setelah Korea Utara menjadi salah satu dari sedikit negara yang mengakui kemerdekaan kedua wilayah yang dikuasai Rusia tersebut.
Baca juga: Akui Kemerdekaan Donbas, Korea Utara Bisa Kirim Pekerja untuk Membantu Pembangunan
Sebagai tanggapan, Ukraina langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan menuduhnya merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan seruan Rusia ke Korea Utara untuk mendapatkan dukungan, menunjukkan bahwa Moskow “tidak memiliki sekutu lagi di dunia, kecuali negara-negara yang bergantung padanya secara finansial dan politik”.
Baca juga: Para Pekerja Korea Utara Akan Dikerahkan Untuk Membangun Wilayah Ukraina yang Merdeka
Ukraina juga telah menangguhkan kontak politik dan ekonominya dengan Korea Utara sebagai bagian dari sanksi yang dipimpin PBB dengan tujuan menekan Pyongyang untuk membongkar program nuklir dan balistiknya.