Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kuota BBM Menipis, Stok Pertalite Cukup untuk Berapa Lama? Pertamina Diminta Lakukan Pengendalian

PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Kuota BBM Menipis, Stok Pertalite Cukup untuk Berapa Lama? Pertamina Diminta Lakukan Pengendalian
Istimewa
Ilustrasi pengisian BBM subsidi jenis Pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kuota BBM subsidi yang menipis terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat. 

Namun BBM jenis Pertamax ini dianggap termasuk lebih mahal apalagi bagi Soni yang mobilitasnya tinggi menggunakan sepeda motor.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembatasan Pembelian Pertalite Berjalan September Tahun Ini

Karena harga 1 liter Pertamax sama dengan kisaran hampir 2 liter Pertalite.

"Apalagi kan saya mobile kan, kurir, harus pakai yang hemat-hemat juga, kalau misalnya pakai Pertamax ya jebol juga kita," pungkasnya.

DPR Minta Pembelian Pertalite Dibatasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan program pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu menyusul terjadinya kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah.

Baca juga: Stok Makin Kritis, Pertamina Tunggu Perintah Presiden Jokowi Batasi Masyarakat Beli Pertalite

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur kata Puan di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

BERITA REKOMENDASI

Menurut Puan, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Contingency plan, lanjutnya, perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan, red) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM. (Tribunnews.com/TribunnewsBogor.com/Kompas.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas