Kurangi Beban APBN, Anggota Komisi VII Dorong Pemerintah Berani Putuskan Kenaikan Harga BBM Subsidi
Rencana pengurangan kuota BBM subsidi dalam RAPBN menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan, karena subsidi itu akan sangat membebani APBN kita.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
Pemerintah mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter menjadikan harga solar menjadi Rp 5.150 per liter, dengan penyesuaian besar subsidi harga solar memungkinkan menjadi Rp 7.100.
Subsidi pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter, sehingga penyesuaian harga pertalite memungkinkan menjadi Rp 8.875.
Penyesuaian harga ini menurut Lamhot masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena masih sangat terjangkau jika dibandingkan harga BBM non subsidi.
Baca juga: Kuota BBM Menipis, Stok Pertalite Cukup untuk Berapa Lama? Pertamina Diminta Lakukan Pengendalian
Kuota BBM Menipis
PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL).
Artinya, kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebesar 23 juta KL.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kuota BBM subsidi yang menipis terjadi akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.
Berdasarkan APBN 2022, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite, solar, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502 triliun.
Baca juga: Cegah APBN Jebol, Menkeu Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Konsumsi Pertalite dan Solar
Total anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasarkan kuota Pertalite sebesar 23 juta kilo liter, sementara estimasi dari Menteri ESDM dan DPR kuotanya mencapai 28 juta kilo liter.
Maka dari itu, ia mendorong Pertamina untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.
“Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan," ucap wanita yang akrab disapa Ani tersebut
