Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pemerintah serius mendoronbg ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global.

Dia mengatakan, berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan termasuk membentuk Badan Pangan Nasional (BPN).

“Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target pemerintah mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

“Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” sambungnya.

Kata Airlangga, beberapa waktu lalu Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena sudah swasembada beras.

Namun swasembada membutuhkan ongkos besar yaitu nasib petani itu sendiri, jika panen membuat harga jatuh. 

Pemerintah menugaskan Bulog untuk membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras dan menyiapkan subsidi pupuk ke petani.

“Indonesia punya pupuk surplus, terkait dengan beberapa daerah yang meminta untuk ketersediaan pupuk, kemarin dengan Menteri Pertanian kita sudah bahas, tentu dibatasi jadi pupuk dibatasi urea dan npk yang disubsidi,” kata Menko Airlangga.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Rusli Abdullah mengungkapkan masalah dalam dunia pertanian di Indonesia. 

“Ada masalah struktural di pertanian kita, misalnya masalah kepemilikan lahan yang kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, labor naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal,“ kata Rusli. 

Rusli menyarankan, pemerintah melakukan konsolidasi lahan baik lewat BUMN.

Selama ini petani memiliki lahan kecil, terbatas, dengan hasil yang tidak maksimal.

“Harus ada yang mengelola lahan itu, dalam skala konsolidasi yang luas, bisa memberi nilai ekonomi,” jelas Rusli. 

Jika pemerintah masih ragu dengan efisiensi konsolidasi lahan pertanian oleh BUMN, mereka bisa meminta Badan Pangan Nasional (NFA) untuk melakukan pilot project.

“Satu hamparan yang sangat luas, dikelola oleh pemerintah dengan profesional, dengan teknologi dan memberdayakan petani, sehingga tidak perlu berebut air,” tambahnya.