TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak semua pihak untuk waspada, seiring kondisi ekonomi global yang semakin gelap atau terancam resesi.

Melambatkan ekonomi global awalnya sudah terlihat sejak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China pada 2018, disusul pandemi Covid-19 pada 2020, dan kini makin memburuk dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina.

Kondisi ini membuat krisis energi dan pangan di sejumlah negara. Bahkan baru-baru ini terdapat potensi ketegangan antara China dengan Taiwan yang sudah di depan mata di depan mata.

“Ini penting untuk saya sampaikan bahwa dunia tidak sedang dalam kondisi baik, dinamika global yang terjadi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat dan inflasi meningkat di berbagai negara,” jelas Bahlil yang dikutip dari Kontan, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Jadi Alarm Datangnya Resesi, Lenbaga Riset Ingatkan Perlambatan Ekonomi Global Sentuh 98 Persen

Untuk diketahui, Bank Dunia, dalam laporannya 'Global Economic Prospects' per Juni 2022, bahkan telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9 persen pada tahun 2022.

Angka itu lebih rendah dari proyeksi awal di Januari 2022 yang mencapai 4,1 persen.

Meski begitu, Bahlil menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi yang paling baik dibandingkan negara-negara anggota G20 lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2022 meningkat sebesar 5,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan inflasi terjaga di bawah 5%.

Pengangguran dan Kemiskinan Akan Melonjak

Krisis finansial global kini sudah di depan mata, di mana salah satu perusahaan perbankan utama dunia, Credit Suisse tengah mengalami permasalahan modal dan likuiditas yang berpotensi memicu krisis finansial global.

Harga saham perusahaan bank investasi terbesar asal Swiss pun mengalami penurunan tajam sebesar 60 persen sejak awal tahun.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, ini alarm bagi perekonomian Indonesia, karena dampak krisis finansial global terhadap peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

"Kalau krisis global terjadi, dampaknya akan membuat target penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan sulit terealisasi. Ingat, target kemiskinan yang ditetapkan pemerintah di 2023 cukup optimis, yakni 7,5 persen, dan pengangguran di 6 persen," kata Kamrussamad.

"Padahal, di krisis global 2008, tingkat kemiskinan yang ditargetkan 11,5 persen di awal 2010, justru meningkat menjadi 13,5 persen. Sedangkan target tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,4 persen," sambungnya.

Melihat hal itu, Kamrussamad memita pemerintah siapkan antisipasi agar dampak krisis global ini tidak berdampak besar terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Baca juga: Pelaku Usaha Industri Asuransi Sebut Indonesia Mampu Bertahan Jika Ekonomi Global Mengalami Resesi

"Risiko gagal bayar atau spread swap default Credit Suisse telah mencapai level tertinggi selama satu dekade terakhr pada Jumat pekan lalu. Hal ini lah yang menyebabkan harga sahamnya jatuh 60% sejak awal tahun. Jadi, ini tidak bisa dipandang main-main," tuturnya.

Ia menyebut, apa yang terjadi dengan Credit Suisse saat ini, bisa menjadi pemicu krisis keuangan global.

"Inilah yang terjadi 2008, ketika Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat jatuh pailit dengan utang senilai US$ 613 miliar. Krisis ini merusak sistem perekonomian bukan hanya di AS sebagai negara tempat sumber krisis melainkan meluas ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia," katanya.

Belajar dari krisis finansial global 2008, kata Kamrussamad, Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) harus antisipasi banyak aspek.

Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan.

Di pasar keuangan, selisih risiko (risk spread) dari surat-surat berharga Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal keluar dari investasi asing di bursa saham, Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ajak Kolaborasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat bahwa kondisi perekonomian global yang kian memburuk bakal mengancam kinerja perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk Indonesia.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di dunia disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satunya ketegangan politik antara Rusia-Ukraina, yang menyebabkan permasalahan pada rantai pasok global.

Hal ini menyebabkan krisis pangan, energi, dan ekonomi.

"Kita masih terus harus waspada. Saat ini kita tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global mulai dari konflik Ukraina Rusia yang masih berlanjut, yang berdampak pada inflasi dan juga gangguan terhadap rantai pasok," ucap Arsjad.

"Di sisi lain pertumbuhan ekonomi global akan melambat tahun ini dari 5,7 persen menjadi 2,9 persen. Dan ini berpotensi menurunkan permintaan dan omset perusahaan," sambungnya.

Tak hanya perusahaan kelas kakap, Arsjad juga mengungkapkan dampak resesi ekonomi juga akan dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perusahaan kelas UMKM dinilai lebih rentan terpukul.

"Tantangan ini sangat berdampak pada kelangsungan dunia usaha terutama kepada UMKM yang masih relatif rentan terhadap gejolak ekonomi," papar Arsjad.

Dirinya menyebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan para pengusaha agar tidak terlalu terdampak gejolak ekonomi adalah berkolaborasi.

Baik itu perusahaan skala besar maupun kecil, sektor swasta, dan juga tentunya Pemerintah.

Baca juga: Dibayangi Resesi Global, Ekonomi dan Pasar Modal Indonesia Dinilai Mampu Bertahan

Arsjad dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan, UMKM memiliki peranan krusial dalam perekonomian Indonesia.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kadin Indonesia adalah mengakselerasi transformasi peran UMKM untuk naik kelas dengan mempunyai daya saing global.

Alasan tersebut yang membuat Kadin Indonesia mengadakan Gerakan Nasional 'Mitra Closed Loop untuk UMKM Naik Kelas'.

"Sistem ini diharapkan menjadi awal gerakan bahwa kami mengajak semua stakeholder untuk kolaborasi demi menguatkan pertumbuhan tulang punggung ekonomi Indonesia, yakni UMKM yang mendominasi struktur usaha Indonesia," pungkas Arsjad Rasjid.