Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panen raya yang akan terjadi pada Maret 2023 disebut menjadi momen Pemerintah meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada Gabah Kering Panen (GKP).

Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan Pemerintah harus menentukan HPP yang menguntungkan petani.

"Menaikkan HPP itu penting karena itu juga menjadi acuan pedagang-pedagang beras di tingkat petani, yaitu pedagang gabah. Itu juga jadi acuan untuk menentukan harga di tingkat usaha tani. Apalagi ketika panen raya," katanya ketika dihubungi Tribunnews, Sabtu (7/1/2023).

Baca juga: Para Pedagang Mengaku Tak Sanggup Lagi Menanggung Kerugian akibat Melambungnya HPP Daging Sapi

Dwi berujar tidak pernah ada penetapan yang serius soal HPP dari Pemerintah. Sebab, harganya selalu di bawah biaya produksi petani.

Sekarang, HPP GKP seharga Rp 4.200 per kilogram (kg). Pada September 2022, ia menyebut pihaknya telah melakukan perhitungan biaya produksi terbaru, yaitu sebesar Rp 5.667 per kg.

"Kami setiap bulan mengadakan survei terkait harga gabah kering panen, gabah kering giling, dan harga beras di usaha tani," ujar Dwi.

Pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu menunggu realisasi Bulog yang disebut akan menyerap beras dengan harga terbaik pada panen raya mendatang.

Ia mengaku tak percaya akan perkataan itu karena selama tiga tahun ke belakang, petani selalu merugi.

"Kenyataannya, terjadi kemiskinan pada petani, terutama petani padi, selama tiga tahun terakhir," katanya.

Sebelumnya, impor beras yang dilakukan di penghujung 2022 ini disebut Zulhas akan berhenti pada Februari.

Penghentian itu bertepatan dengan masa panen raya yang akan masuk pada bulan Maret.

"Jadi, Maret nanti Bulog tugasnya berapapun beli dari masyarakat dengan harga terbaik. Bukan harga paling tinggi, tapi harga paling best gitu," ujar Zulhas, Jumat (6/1/2023).

Maka demikian, ia menyebut tidak akan ada pihak yang dirugikan terkait pembelian beras ini.

Ketua Umum Partai PAN itu berujar masyarakat miskin dapat membeli beras subsidi, tapi petani tetap mendapat harga yang mahal.

"Dengan demikian, tidak ada yang dirugikan. Bagi yang miskin dapat beras yang subsidi. Tapi, petani dapat harga yang mahal. Jadi, dua-duanya win. Untung," kata Zulhas.

"Kalau dulu yang miskin dapat beras murah, lalu yang dikorbankan petani. Ini enggak boleh terjadi lagi," ujarnya melanjutkan.