Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2022 dan langkah-langkah strategis pelaksanaan tahun nggaran 2023 Direktorat Jenderal Cipta Karya di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (13/1/2022).

Dalam arahannya, Basuki menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan insan PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Baca juga: Kementerian PUPR Angkat Kucing Betina Bernama Kokom Jadi Pegawai, Punya Wilayah Kekuasaan 

“Percepatan pembelanjaan anggaran harus kita lakukan sebagai kementerian yang ditugaskan untuk membelanjakan anggaran untuk pembangunan. Kita diberi amanah untuk membelanjakan anggaran tersebut sesuai aturan yang ada, dengan regulasi dan APBN sebagai instrumennya. Jadi harus cepat,” ujarnya.

Kedua, Menteri Basuki meminta agar pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek pemanfaatan, ketepatan sasaran, dan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

“Semua infrastruktur yang telah selesai dibangun harus dimanfaatkan, jangan sampai begitu dicek ternyata belum bermanfaat bagi masyarakat. Lebih baik tidak mengeluarkan uang daripada tidak bermanfaat, kalau tidak bermanfaat, lebih baik batalkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, memelihara Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan tingkat peradaban bangsa, sehingga Kementerian PUPR menggunakan prinsip OPOR, di mana infrastruktur yang sudah dibangun tidak hanya dioperasikan, tetapi juga dipelihara, dioptimalisasi, dan direhabilitasi jika mengalami penurunan manfaat.

“Pelihara yang sudah dibangun, saat akan dimanfaatkan, semuanya harus dicek dan harus bersih dari sisa-sisa material. Ke depannya sisi estetika dan lingkungan harus lebih baik,” tutur dia.

Ketiga, Menteri Basuki mendorong jajarannya untuk mencermati serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan jasa konstruksi.

“Saya minta para kepala balai dan satker untuk mencereweti penyedia jasa dengan menggunakan langgam kita, jangan langgam mereka. Awasi supaya kualitas pekerjaan terjaga, intinya jika penyedia jasa terlambat, berikan punishment,” pungkas Menteri Basuki.