Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah merancang wacana pemberlakuan aturan penjualan elpiji 3 kilogram (Kg) subsidi, yang hanya bisa dijual di subpenyalur resmi.

Aturan tersebut nantinya akan membuat warung-warung atau para pengecer (tidak resmi) tak dapat lagi menjual gas elpiji 3 Kg subsidi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero menilai, aturan tersebut akan memberikan dampak negatif kepada para pedagang warung kecil.

Baca juga: VIDEO Penjelasan Pertamina Soal Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP & Warung Kecil Tak Bisa Jualan Lagi

Diketahui, kini mayoritas warung kelontong menjual gas elpiji 3 Kg. Jika aturan penjualan barang subsidi ini dilarang, maka akan berdampak juga terhadap pendapatan pedagang tersebut.

"Ini sebenarnya alasan yang jelasnya apa? Aturan pembatasan penjualan elpiji akan berdampak kepada pedagang kecil. Hal yang seperti ini aja diatur. Untungnya pedagang kan enggak seberapa (kecil)," ucap Edy saat dihubungi Tribunnews, Selasa (17/1/2023).

Tak hanya pedagang, aturan penjualan elpiji 3 Kg disebut juga akan menyulitkan masyarakat.

Edy mencontohkan, untuk saat ini masyarakat dapat mendapatkan gas elpiji 3 Kg di warung-warung kecil yang jaraknya tidak jauh dari rumah.

Namun, jika aturan pembelian gas elpiji harus dilakukan di subpenyalur resmi, otomatis jaraknya bakal semakin jauh untuk dijangkau.

Sehingga masyarakat memerlukan biaya tambahan untuk ongkos menuju subpenyalur resmi.

"Enggak cuma pedagang UMK yang terdampak, tapi masyarakat juga ikut kesulitan. Mereka masyarakat perlu ngeluarin ongkos buat naik ojek atau angkot untuk menuju ke tempat subpenyalur. Keluar duit lagi," papar Edy.

Baca juga: Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP dan Warung Kecil Tak Bisa Jualan Lagi, Ini Penjelasan Pertamina

Dirinya pun mendorong Pemerintah untuk mengkaji kembali aturan pembatasan penjualan gas elpiji 3 Kg.

Jika hal tersebut perlu dilakukan, maka Pemerintah perlu menjelaskan alasannya, serta memberikan solusi terbaik bagi para pedagang warung yang merupakan golongan pelaku usaha mikro-kecil.

Sebelumnya, unit usaha Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak dan gas, Pertamina Patra Niaga, telah memberikan tanggapannya terkait aturan pembatasan penjualan gas 3 Kg.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, pihaknya kini tengah melakukan uji coba di sejumlah kecamatan di 5 wilayah. Diantaranya Tangerang (Banten) dan Semarang (Jawa Tengah).

Ia melanjutkan, para pembeli wajib membawa KTP untuk pendataan.

"Saat ini kami masih melakukan uji coba di 5 kecamatan, dan itupun yang dilakukan adalah pencocokan data antara data pembeli dengan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Pemerintah," papar Irto kepada Tribunnews, Senin (16/1/2023).

"Nanti baru akan kita evaluasi titik verifikasinya," sambungnya.

Baca juga: Bukan Hanya Distributor, Warung Kecil pun Bisa Jadi Agen Pengecer Elpiji 3 Kg, Berikut Caranya

Jika uji coba di 5 wilayah berjalan lancar, maka Pertamina akan memperluas kebijakan pembatasan LPG di sejumlah daerah.

Terkait syarat dan ketentuan pembeli gas elpiji 3 Kg, Irto masih belum mengetahui secara rinci.

Pasalnya, aturan tersebut masih dalam pembahasan Kementerian dan Lembaga terkait selaku regulator.

"Perluasan wilayah uji coba masih dikoordinasikan dengan regulator. Kriteria penerima masih menunggu regulasi resminya," pungkas Irto.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, ada tiga jenis konsumen yang diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg.

"LPG 3 kg sesuai peraturan diperuntukan untuk 3 jenis konsumen, yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran yang telah menerima pembagian paket konversi dari pemerintah," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Baca juga: Elpiji 3 Kg Tak Akan Dijual di Pengecer, Nantinya Hanya Bisa Dibeli di Sub Penyalur Pertamina

Ia menegaskan, di luar dari tiga jenis konsumen tersebut, tidak ada yang diperbolehkan memakai atau menggunakan LPG 3 kg.

Menurutnya pembelian gas LPG wajib memakai e-KTP, dilakukan agar proses distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.

"Pembelian LPG 3kg dengan KTP dimaksudkan agar distribusi LPG bersubsidi tepat kepada sasaran dan menghindari penyalahgunaan LPG tersebut," paparnya.