Rizal Ramli: Delapan Tahun Jokowi Berkuasa, Oligarki Makin Untung
Semakin lama terjadi peningkatan ketidakadilan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin di tanah air.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama delapan tahun berkuasa telah membuat oligarki semakin untung.
Menurut dia, semakin lama terjadi peningkatan ketidakadilan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin di tanah air.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Talk show Liberalisasi Ekonomi Nasional dengan tema "Bagaimana Nasib Kita?" yang berlangsung secara virtual, Rabu (8/2/2023).
"8 tahun sejak Jokowi berkuasa, harusnya kan pidato dia Trisakti, dan lain-lain. Tapi kebijakannya itu tidak hanya semakin liberal, semakin menguntungkan oligarki. Semakin mengabdi kepada oligarki," kata Rizal.
Baca juga: Perppu Cipta Kerja Rugikan Hak Pekerja, Rizal Ramli: Itu Tidak Manusiawi
Rizal mengatakan, hal tersebut berdampak pada kemandirian bangsa yang kian merosot selama Presiden Jokowi menjabat.
Dia menyontohkan, melalui sumber daya energi Indonesia mampu impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak lebih dari 1,3 juta barel perhari. Sedangkan, produksinya justru anjlok di angka 800 ribu barel perhari.
"Produksi kita anjlok dari biasanya 1,6 juta barel, hari ini cuman 800 ribu barel. Jadi bukannya Indonesia semakin kuat dalam bidang energi, malah makin merosot," paparnya.
Tak hanya itu, Rizal mengatakan, di era kepemimpinan Jokowi ketergantungan terhadap impor pangan kian menguat.
Meski demikian, Rizal mengaku, Presiden Jokowi kerap melarang kegiatan impor di tanah air. Namun, dia melihat sejumlah menteri-menteri malah tertarik melakukan impor.
Bahkan, dia menduga ada permainan penguasa terkait impor bahan pangan yang justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Jokowi selalu pidato akan kurangi impor, meningkatkan kemandirian. Habis itu dia (Jokowi) tunjuk menteri-menteri yang doyan impor termasuk dari Nasdem yang kerjanya sibuk nyari, korupsi dengan mencari rente," ungkapnya.
"Misalnya bawang putih untungnya Rp 7 triliun, menteri nya yang kasih izin kuota, pasti kebagian lah yang Rp 7 triliun itu," sambungnya.
Atas dasar itu, Rizal mengatakan, ketidaksesuaian kebijakan Jokowi dengan jajarannya, malah mempersulit rakyat kecil.
"Jadi pidatonya (Jokowi) dengan orang yang dia (Jokowi) pilih, itu kerjanya sibuk, istilahnya nyari rente. Yang kedua, dia (Jokowi) enggak peduli nasib rakyat dan sebagainya," tegasnya.