Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, pelaku usaha mendukung kebijakan zero Over Dimension Overload (ODOL), tapi untuk mencapai itu harus ada transisinya.

"Transisinya sudah saya sampaikan kepada Pak Menhub dan juga sudah saya sampaikan juga kepada Pak Luhut. Pak, kalau ini mau zero ODOL, pengusaha tidak bisa serta-merta dilarang terus besoknya disuruh ikut, pasti chaos dan itu pasti yang namanya sopir truk, pengusaha truk, yang punya barang ngamuk semua termasuk Pak Achmad Widjaja (Anggota Komite Industri Apindo Achmad Widjaja)" ujarnya di Kantor Apindo, Senin (13/2/2023).

Baca juga: Zero ODOL Kembali Molor karena Harus Tunggu Roadmap Baru Kemenhub

Menurut dia, berdasarkan hitung-hitungan bisnis, biaya operasional logistik akan mahal ketika berlaku zero ODOL secara keseluruhan, sehingga lebih murah datangkan barang dari China.

"Pak Ahmad Widjaja sudah ngitung ni kalau besok zero ODOL berlaku nih, ongkos logistiknya akan lebih murah dari China langsung datang Semarang. Waktu itu saya udah kasih hitung-hitungan, jadi waduh saya bilang seperti itu ya karena itu," kata Hariyadi.

Dia menambahkan, poin yang ingin dirinya sampaikan adalah di tengah-tengah kebijakan industri harus ada yang menjadi prioritas.

"Eh tiba-tiba mohon maaf ada keluar kebijakan insentif untuk mobil listrik, lah kan saya bingung, ini yang prioritas yang mana nih gitu kan, yang satu ini, yang satu mau itu. Bukannya kita tidak setuju insentif mobil listrik, setuju, tapi kan prioritasnya yang mana?" pungkasnya.

Pengusaha Minta Penerapan Zero ODOL Diundur, Kemenhub: Kami Maunya Tahun Ini

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati memastikan, pemberlakuan pemberantasan truk Over Dimension Over Load (ODOL) diterapkan pada tahun 2023.

Menurut Adita, keputusan itu bakal diberlakukan setelah mendapat hasil kesepakatan antara pengusaha dan stakeholder terkait. Terlebih, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia mulai mereda.

Pasalnya, sejumlah pengusaha sempat menolak rencana penerapan ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi truk. Bahkan meminta untuk diundur hingga tahun depan.

"Kita maunya tahun ini tetapi tadi dengan catatan dalam waktu dekat kita sedang sama-sama menyusun tahapan nya, tahun ini sudah bisa di implementasi," kata Adita kepada Tribunnews, Selasa (31/1/2023).

"Tapi mulai kapan dan tahapannya seperti apa, itu yang kita sedang godok bersama. Ini demi kebaikan semua pihak, karena harus di dukung semuanya," lanjutnya.

Adita memaparkan, Kemenhub masih melakukan kajian-kajian terhadap roadmap penerapan ODOL. Dia mengaku, fokus utama dari penerapan ODOL itu adalah keselamatan dan pemeliharaan infrastruktur.

"Tetapi kembali lagi, bahwa pengusaha ini membawa komoditas-komoditas yang saat ini termasuk pangan, bahan-bahan Infrastruktur. Jadi memang kita harus dengerin semua pihak," tegas dia.

Di sisi lain, Adita mengaku, Kemenhub sudah berencana menerapkan kebijakan pemberantasan kapasitas muatan truk sejak dua tahun lalu atau sebelum adanya pandemi Covid-19.

Namun, kebijakan itu sempat ditangguhkan lantaran kondisi pandemi Covid-19 yang menyerang sektor pangan dan perekonomian sehingga tidak memungkinkan menerapkan kebijakan ODOL.

"Ada beberapa krisis kelangkaan pangan seperti minyak goreng dan sebagainya. Sehingga kita harus meninjau lagi dan setelah kita diskusi dengan para stakeholder ini memang harus ada tahapan yang kita sepakati bersama," ungkapnya.

Baca juga: Gaikindo: Tak Masalah Jika Aturan ODOL Diterapkan Mulai Awal 2023

Ditolak

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto memperkirakan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang rencananya diterapkan awal 2023, akan menyebabkan ongkos angkut barang naik sebesar 240 persen.

Kenaikan ongkos angkut sebesar ini otomatis akan mempengaruhi juga harga jual keramik ke konsumen yang diperkirakan minimal sebesar 20 persen sampai 25 persen.

“Kajian internal di ASAKI berkaitan dampak penerapan Zero ODOL yang nanti akan direncanakan di tahun depan. Kami sudah menghitung dengan jumlah muat keramik yang harus turun 70 persen akibat ODOL ini akan mengakibatkan ongkos angkut naik sekitar 240 persen,” ujarnya dalam webinar bertema "Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial" baru baru ini.

Menurutnya, yang nantinya ikut terbebani akibat kenaikan ongkos angkut itu adalah para konsumen dan dari hitung-hitungan yang sudah dilakukan ASAKI, kenaikan ongkos kirim sebesar 240 persen akan memicu naiknya harga jual ke konsumen minimal sebesar 20 persen hingga 25 persen.

“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemampuan daya beli masyarakat terhadap rencana kenaikan harga jual produk keramik tersebut? Apalagi di tengah ekonomi yang lagi sulit saat ini akibat pandemi,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Edy, kenaikan harga jual keramik yang jelas juga akan berpengaruh terhadap harga produk properti yang pada ujungnya akan mempengaruhi inflasi dan penjualan di industri.