Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN mendukung pemerataan di Indonesia dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

Jokowi berpendapat, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto
nasional dan 56 persen penduduk Indonesia. Hal itu yang membuatnya berpikir perlunya
pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan
pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris," kata Jokowi.

Dia meyakini proses pembangunan IKN baru bisa rampung dalam waktu 15-20 tahun
ke depan. Saat pembangunan rampung, Jokowi menekankan IKN akan menjadi kota
pemerintahan.

Dia juga menegaskan bukan hanya memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saat memutuskan pemindahan ibu kota, melainkan juga memindahkan budaya kerja dan pola pikir yang baru dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik.

"Kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," ucap Jokowi.

Di masa depan saat Jakarta sudah bukan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia,
Jokowi menekankan bahwa Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis,
pariwisata, hingga ekonomi.

Dia juga mengingatkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota sudah pernah diwacanakan Presiden Soekarno sekitar 1960-an, jadi hal ini bukanlah ide dia semata. "Ini sudah sejak Bung Karno tahun '60.

Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di
Palangkaraya," bebernya.(tribun network/fik/dod)