TRIBUNNEWS.COM - Sumber dana yang mudah dan terjangkau  diperlukan oleh para pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tak terkecuali koperasi. Perkuatan modal kerja dengan bunga murah diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan produktivitas kerja.

Apabila dikelola dengan profesional, pendapatan koperasi akan meningkat dan berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta utamanya adalah pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi di daerah.

Program pemerintah yang menawarkan pinjaman murah salah satunya berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Lembaga yang berdiri sejak tahun 2006 ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), yang bertugas untuk menyalurkan dana bergulir kepada pelaku usaha koperasi.

Salah satu penerima manfaat dana bergulir LPDB-KUMKM di Provinsi Jawa Timur adalah KSP Mitra Usaha Mandiri. Koperasi yang beralamat di Jalan Kamardikan Desa Sidomekar Semboro Kabupaten Jember Jawa Timur memiliki satu kantor pusat dan 13 orang karyawan. Diketuai oleh Saptadi, koperasi yang hingga kini memiliki 723 orang anggota, mencatatkan total asset per 2022 sebesar Rp224,95 miliar.

Saptadi menjelaskan, mayoritas anggota KSP Mitra Usaha Mandiri adalah petani tebu yang berdomisili di wilayah lokasi Pabrik Gula (PG) Semboro Kabupaten Jember Jawa Timur. Tingginya permintaan anggota akan perkuatan modal usaha dengan bunga rendah, mendorong koperasi untuk mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM.

“Saat ini koperasi bekerja sama dengan PG Semboro (PT. Perkebunan Nusantara/PTPN XI) yang melayani dan mendukung usaha anggota. Adanya pinjaman bertarif rendah dan murah dari pemerintah, menjadi alasan bermitra dengan LPDB-KUMKM. Selain itu, pembayaran angsuran yang bisa disesuaikan bersama menjadi alasan KSP Mitra Usaha Mandiri mantap memilih LPDB-KUMKM sebagai mitra usaha yang ramah bagi koperasinya. Tanpa disadari, faktor ini sangat penting khususnya dalam upaya mendukung usaha koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujar Saptadi.

Koperasi yang berdiri tahun 2005 ini telah empat kali mendapatkan fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM. Pinjaman pertama didapatkan pada tahun 2010 sebesar Rp2 miliar, kemudian pinjaman kedua tahun 2012 sebesar Rp2 miliar melalui pencairan bertahap, dan pinjaman ketiga tahun 2014 sebesar Rp4,5 miliar melalui pencairan bertahap. Ketiga pinjaman tersebut kini telah berstatus lunas. Terakhir, KSP Mitra Usaha Mandiri mendapatkan pinjaman keempat pada November 2022 sebesar Rp25 miliar dan hingga kini status pembayaran berkategori lancar.

Melangkah ke tahun 2023, KSP Mitra Usaha Mandiri yang merupakan koperasi primer tingkat kabupaten menjalankan beberapa strategi. Di antaranya, rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penerapan efisiensi kepada anggota. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan koperasi, serta mampu mengoptimalkan produktivitas usaha anggota.

Kehadiran LPDB-KUMKM membawa nafas segar bagi koperasi, khususnya dalam mewujudkan masa depan koperasi yang lebih maju di Indonesia. Saptadi berharap, mitra-mitra koperasi yang bekerja sama dengan LPDB-KUMKM dapat menjalin sinergi yang baik, meng-update informasi, dan rutin berkomunikasi, sehingga usahanya semakin maju karena bimbingan dan perkuatan modal dari pemerintah.

“Selain LPDB-KUMKM, dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember sangat dirasakan kehadirannya. KSP Mitra Usaha Mandiri rutin menghadiri pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dinas setempat guna mendapatkan arahan dan binaan yang bermanfaat. Kami pun mengetahui informasi seputar pinjaman LPDB-KUMKM dari Dinas Koperasi dan UKM, dan hal itu sangat membantu kami,” ujar Saptadi.

Terkait pinjaman/pembiayaan murah LPDB-KUMKM, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan bahwa informasi mengenai keberadaan LPDB-KUMKM disebarluaskan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang rutin dilakukan LPDB-KUMKM. Demikian juga sinergi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga terkait lainnya, informasi mengenai sumber dana murah LPDB-KUMKM diharapkan sampai ke publik dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia.

“Pelaku usaha harus mengetahui keberadaan dan fungsi LPDB-KUMKM di tengah masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip pendampingan dan pelayanan publik yang berkualitas, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk melayani koperasi yang membutuhkan akses permodalan yang mudah, murah, dan ramah,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Ke depan, Supomo menegaskan, LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja KemenkopUKM semakin gencar bersinergi dengan berbagai pihak, utamanya kolaborasi guna mendukung peningkatan kapasitas koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Melalui pembinaan dan pembiayaan kepada koperasi yang mayoritas anggotanya adalah pelaku UMKM, LPDB-KUMKM berharap mampu mewujudkan koperasi modern melalui layanan yang andal, akuntabel, dan transparan. (*)