Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kebijakan Angkutan Lebaran Diminta Tak Ganggu Transportasi Logistik

Yang harus dilakukan pemerintah saat momen Lebaran adalah mengalihkan agar masyarakat pengguna mobil-mobil pribadi itu ke moda transportasi umum

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Kebijakan Angkutan Lebaran Diminta Tak Ganggu Transportasi Logistik
SURYA/SURYA/PUR
Sejumlah warga antre masuk menuju kereta api di Stasiun Kereta Api Malang, Jawa Timur, Rabu (1/3/2023). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya membuka penjualan tiket kereta api pada masa Angkutan Lebaran 1444 H dengan aturan pembelian H-45 sebelum keberangkatan. Pemesanan tiket kereta api dapat dilakukan mulai Minggu, 26 Februari 2023 untuk keberangkatan pada 12 April 2023 yang normalnya baru bisa dipesan H-30. SURYA/PURWANTO 

Terkait barang-barang ekspor, Suripno mengutarakan kebijakan pelarangan angkutan barang pada saat Lebaran tersebut jelas akan membuat produk-produk Indonesia kalah saing.

Selain barang ekspor, menurut Suripno beberapa barang lain yang juga penting jangan dilarang pada saat libur, utamanya yang menyangkut konsumsi masyarakat. Jangan sampai karena dilarang, harganya naik dan jadi langka, bahaya seperti itu.

Suripno menyarankan agar pemerintah jangan terlalu memanjakan para pengguna kendaraan pribadi. Menurutnya, dalam fenomena angkutan perkotaan, pemerintah juga seharusnya mengkondisikan agar semua beralih ke angkutan antar kota.




“Tapi seperti yang ada saat ini, di mana di perkotaan itu yang dominan justru angkutan kendaraan pribadi, ini manajemennya nggak benar. Harusnya kan dominan itu angkutan umumnya,” tukasnya.

Pemerintah juga harus membuat kebijakan di mana agar penggunaan kendaraan pribadi itu jauh lebih mahal dibanding menggunakan angkutan umum. “Kalau ini dilakukan, nggak usah dipaksa juga masyarakat pasti akan beralih ke angkutan umum yang biayanya lebih murah,” tukasnya.

Tapi, dia melihat pola pikir pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sekarang ini sepertinya mau enaknya saja dan tidak ada dasarnya.

“Yang sekarang itu manajemennya seenaknya saja dan nggak ada dasarnya. Pemikirannya nggak ada dan yang penting jadi aja. Pokoknya yang penting mudik dan mengikuti apa maunya masyarakat. Harusnya pemerintah itu berpikir untuk kelancaran logistik supaya bisa lebih efisien,” ucapnya.
 

BERITA TERKAIT
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas