Tak Ingin Ada Penimbunan dan Kenaikan Harga Pangan Tak Wajar, Zulkifli Hasan: Jangan Main-main
Stok barang kebutuhan pokok pada saat ini tersedia cukup untuk mensuplai kebutuhan selama ramadan dan idul fitri.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
"Memasuki Ramadan dan mendekati Idulfitri ini kita semakin massif bekerja sama dengan Dinas Urusan Pangan, Kementerian/Lembaga terkait, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, serta Asosiasi mendorong peningkatan pelaksanaan GPM di seluruh Provinsi di Indonesia," kata Arief.
Menurutnya, sampai dengan awal Ramadan ini sudah ada 15 Provinsi yang mengajukan permohonan GPM ke Badan Pangan, antara lain NTB, Jawa Barat, Aceh, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tenggara, Jambi, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Papua Selatan, dan Bengkulu.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota ada sekitar 75 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan permohonan.
"Jumlah ini masih akan bertambah mengingat setiap hari Kedeputian I Badan Pangan yang membidangi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terus intensif berkoordinasi dengan Dinas Urusan Pangan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan GPM pada akhir Maret dan sepanjang April ini telah terjadwal di sejumlah lokasi. Pada 26-31 Maret 2023 ini rencananya akan digelar GPM di Prov. NTB, Kab. Rejang Lebong, Kab. Jepara, Kab. Purworejo, Kab. Lampung Tengah, Kab. Magelang dan Kab. Kudus.
Sedangkan untuk bulan April 2023, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah mengajukan jadwal pelaksanaan GPM kepada NFA di antaranya, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bengkulu, Papua Selatan, Kab. Bulungan, Kab. Jepara, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Temanggung, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Blora Kab. Merauke, dan Kab. Boven Digoel.
Arief mengatakan, sebagai salah satu program yang dijalankan untuk menjaga stabilitas harga, pelaksanan GPM juga sudah digelar massif sejak menjelang Ramadan. Tercatat pada 1-17 Maret ini GPM telah dilaksanakan di 18 Provinsi dan 57 Kabupaten/Kota.
Prinsipnya, program GPM ini difasilitasi dan siapkan oleh Badan Pangan untuk bisa terlaksana sepanjang tahun, mengingat perannya sebagai instrumen pengendali harga dan inflasi pangan.
Baca juga: Pastikan Pasokan dan Harga Pangan, Mendagri Minta Kepala Daerah Ikuti Presiden Jokowi Cek Lapangan
"Khusus setiap menjelang HBKN kita akan tambah intensitas pelaksanaannya seperti jelang dan saat Ramadan tahun ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan, GPM merupakan operasi pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi daerah.
Berbagai kebutuhan pokok yang biasanya tersedia dan dijual dalam kegiatan tersebut, seperti beras, minyak goreng, cabai, daging ayam, telur, bawang merah dan putih, daging ruminansia, dan terigu.
“Masyarakat bisa mendapatkan produk pangan pokok dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar, yang pasti kita jamin kualitas produk yang dijual di sana. Untuk harga, pasti di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP),” ungkapnya.