Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 dijelaskan bahwa persyaratan warga pendatang hanya memiliki tempat tinggal saja.

“Bersama DPRD DKI kami sedang menggodok ada persyaratan tambahan dalam rangka menyikapi Jakarta sebagai global city,” ucapnya.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun menyebut, saat ini pihaknya terus menyosialisasikan syarat tambahan yang akan ditambahkan dalam aturan tersebut.

Salah satunya terkait kepastian tempat kerja sehingga kehadiran para pendatang tak menambah jumlah pengangguran terbuka di ibu kota.

“Saat ini di dalam Permendagri hanya (syarat) tempat tinggal saja, tapi pak Pj juga imbau agar mereka saat datang ke Jakarta tidak hanya tempat tinggal tapi juga punya skil, keterampilan, dan juga pekerjaan,” ujarnya.

“Sehingga pas datang ke Jakarta mereka siap mental mengadu nasib di Jakarta sehingga kondisi mereka tidak lebih sulit,” sambungnya.

Lantaran belum ada payung hukum, Pemprov DKI saat ini baru sebatas mensosialisasikan syarat tambahan bagi warga pendatang ini.

“Saat ini masih sebatas imbauan saja, karena untuk persyaratan tambahan itu perlu ada aturan hukum dan perlu diskusi mendalam di DPRD nanti,” tuturnya.

Operasi Yustisi

Lebih jauh Budi juga menyebut bahwa pihaknya juga tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan usai Idul Fitri 1444 H.

“Untuk para pendatang baru ke Jakarta, kami sampai saat ini belum ada kebijakan untuk operasi yustisi,” ucapnya.

Meski tak ada operasi yustisi, Pemprov DKI tetap berupaya melakukan pendataan terhadap para pendatang.

Pengurus RT/RW serta Dasawisma pun digandeng untuk turut mencari dan mendata para pendatang di lingkungan tempat mereka tinggi.

Para Dasawisma pun ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada pendatang untuk segera melapor ke loket pelayanan kependudukan di kelurahan.