Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong anggota G20 mendukung agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hal ini diangkat Indonesia pada Pertemuan Ke-2 Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India.

Pertemuan tersebut berlangsung di Bengaluru, India pada 23—25 Mei 2023.

Baca juga: WTO: Harga Pangan Global Cenderung Melambung Lebih Tinggi

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, prioritas utama Indonesia pada agenda Reformasi WTO adalah menyelesaikan kebuntuan dari fungsi Badan Banding WTO (Appellate Body).

Presidensi India kembali menekankan pentingnya dukungan negara anggota G20 atas prinsip-prinsip dasar WTO.

Kemudian, memastikan fungsi WTO yang terbuka, inklusif dan transparan, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO hingga berfungsi penuh pada 2024.

“Negara anggota G20 harus dapat memanfaatkan momentum untuk memajukan proses diskusi di dalam WTO dengan fokus pada sistem penyelesaian sengketa WTO,” kata Djatmiko dalam keterangannya, Senin (29/5/2023).

Menurutnya, WTO harus bisa mengakomodasi kebutuhan negara berkembang maupun kurang berkembang sesuai dengan tujuan utama pembentukan.

Hal ini mengingat tiga per empat anggota WTO merupakan negara berkembang dan kurang berkembang.

“WTO harus menyediakan ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka mengambil manfaat dari perdagangan internasional serta mengatasi tantangan dan krisis global,” jelas Djatmiko.

"WTO juga harus mengedepankan aspek pembangunan melalui implementasi special and differential treatment (S&DT) yang efektif," lanjutnya.

Perdagangan global, kata Djatmiko, semakin dinamis dan WTO menghadapi berbagai tantangan perdagangan baru yang membutuhkan kemampuan WTO untuk beradaptasi.

Ia pun berujar agenda Reformasi WTO bertujuan untuk meningkatkan tiga fungsi pilar utama guna penguatan dan modernisasi WTO.

“Agenda Reformasi WTO bertujuan untuk meningkatkan tiga fungsi pilar utama yaitu fungsi negosiasi, fungsi transparansi dan pemantauan, serta fungsi penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prioritas bersama untuk penguatan dan modernisasi WTO,” kata Djatmiko.

Djatmiko memastikan Indonesia siap terlibat secara aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya Reformasi WTO.

“Indonesia merupakan pendukung utama sistem perdagangan multilateral dan G20 memiliki kepentingan yang sama terhadap agenda Reformasi WTO," ujar Djatmiko.

"Indonesia siap terlibat secara aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya Reformasi WTO dengan negara anggota G20 dan anggota WTO lainnya untuk mencapai hasil positif pada PTM WTO ke-13," tegasnya.