TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menghentikan keran ekspor bauksit mentah pada 10 Juni 2023 kemarin.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi barang tambang di dalam negeri sehingga
bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Selama ini bauksit dijual dalam bentuk ore atau belum diproses sehingga nilainya jauh lebih murah

Meski demikian, kebijakan pemerintah ini tidaklah mulus.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Jadi yang Perkembangannya Paling Pesat, Ada 100 Smelter Terbangun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menduga beberapa perusahaan di balik smelter bauksit memiliki niat tak baik dengan kebijakan tersebut.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arief, mengatakan dugaan ini bermula ketika tim Kementerian ESDM menemukan fakta bahwa laporan progres pembangunan smelter bauksit para perusahaan ini berbeda dengan yang ada di lapangan.

Untuk diketahui, saat ini ada empat smelter yang beroperasi dari rencana sebanyak 12. Delapannya masih dalam proses pembangunan.

"Progres pembangunan smelternya dilaporkan 33-60 persen. ESDM kirim tim ke lapangan untuk lihat perkembangannya, ternyata dari delapan itu masih lapangan (belum ada bangunan)," kata Irwandy dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah', Senin (12/6/2023).

Padahal, kata Irwandy, para perusahaan ini telah diberi kelonggaran selama tiga tahun usai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, untuk masih bisa ekspor bijih bauksit dan semabari itu juga membangun smelter.

"Pelarangan bauksit kemarin itu sebenarnya sudah diperingatkan agak lama. Pada saat undang-undang nomor 3 tahun 2020 berlaku, mereka industri masih bisa ekspor. Diberi waktu mendirikan smelter," ujarnya.

Namun ternyata, hasil penemuan ESDM, hanya ada empat smelter yang terbangun. Sedangkan sisa delapannya belum tampak ada bangunan.

Irwandy pun menduga beberapa perusahan ini sengaja tak menggubris larangan akan ekspor bijih bauksit dari pemerintah.

Baca juga: Prabowo Subianto Sebut Hilirisasi Kunci Strategis Kemakmuran Negara

"Barangkali niatnya kurang bagus. Kurang baik. Mungkin. Banyak dugaan seperti, 'Pokoknya saya jual sampai dilarang, kalau smelter enggak jadi, tak masalah.' Mungkin," katanya.

Ia pun berharap para perusahaan ini sungguh-sungguh dalam berpartisipasi pada kemajuan hilirisasi di Indonesia.

"Diimbau kepada perusahaan agar sungguh-sungguh. Ini sudah beberapa tahun lalu (peringatannya). Sudah dikasih waktu dan kesemaptan supaya bisa bergulir," ujar Irwandy.

Saat ini kebutuhan bijih bauksit dalam negeri kurang lebih 30 juta ton. Kini, dari empat smelter yang ada, daya serapnya baru sebesar 14 juta ton.

"Dengan adanya dorongan, mempercepat tahapan kemajaun produksi mereka. Itu semakin lama semakin besar (angkanya)," kata Irwandy.

Baca juga: Bangun Rumah Produksi Bersama di Garut, Perkuat Hilirisasi Produk Fesyen Berbasis Kulit Domba

Irwandy Arief, mengatakan empat perusahaan yang mampu menghasilkan bijih bauksit ke alumina.

"Ada perkembangan juga di indsutri bauksit yang mengarah pada alumina dan alumunium. Ada empat perusahaan yang menghasilkan bijih bauksit ke alumina," katanya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah', Senin (12/6/2023).

Ia menyebut sudah ada satu perusahaan yang mampu menghasilkan alumunium dan ada satu yang kini sedang dalam tahap pengembangan.

"Ada satu yang menghasilkan dari alumina ke alumunium dan akan satu lagi berkembang di Kalimantan Utara untuk menghasilkan alumunium," ujar Irwandy.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki cadangan bauksit yang mencapai 3,2 miliar ton.

Saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri dengan kapasitas 4,3 juta ton.

Rencananya akan dibangun fasilitas pemurnian baru, yang akan menambah kapasitas produksi hampir 5 juta ton.

Baca juga: Hilirisasi Komoditas Lokal Papua Harus Ramah Lingkungan

Dengan melarang ekspor bijih mentah bauksit, sekurang-kurangnya sudah ada tiga kebijakan terkait larangan ekspor di sektor mineral, di antara bauksit, nikel, dan aluminium ingot.

Bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu aluminium dan aluminium ingot.

Ekspor Bauksit Dilarang Pemerintah, Pengamat Ingatkan 5 Hal Ini

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies) Ali Ahmudi mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal usai kebijakan ekspor bijih bauksit yang resmi dilarang.

Menurut Ali, setidaknya ada lima hal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu pemetaan potensi mineral (bauksit, dan lainnya) secara rinci meliputi resource, reserve dan proven.

"Kedua, perlu perhitungan dan pemetaan kapasitas smelter eksisting terkait daya serap bahan dasar yang ada sekarang dan rencana pengembangannya," kata Ali saat dihubungi Tribunnews, Minggu (11/6/2023).

Ali menambahkan, hal ketiga yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni, perencanaan untuk pembangunan smelter baru oleh BUMN atau dari investor swasta nasional maupun investor asing.

Terlebih, kata dia, Indonesia menempati posisi kelima dengan produksi bauksit sebanyak 21 juta ton.

Namun, kapasitas smelter bauksit domestik saat ini hanya mampu mengolah input sejumlah 13 juta ton per tahun.

"Artinya daya serap smelter dalam negeri belum mampu menampung semuanya. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan kapasita produksi smelter eksisting dan pembangunan smelter baru," terangnya.

Dikatakan Ali, poin keempat adalah penyusunan ulang regulasi bagi kepentingan bersama dan menitikberatkan pada kepentingan nasional.

"Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, dalam menyusun regulasi bagi kepentingan nasional," tutur dia.

Sementara yang terakhir, Ali menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyiapkan insentif untuk memudahkan investor membangun smelter di Indonesia.

"Kelima, pemerintah menyiapkan beragam insentif (kemudahan perizinan, perpajakan, subsidi, dll) agar menarik investor untuk membangun smelter dan industri berbasis logam (termasuk aluminium) di Indonesia," jelasnya.

Meski begitu, Ali mendukung penuh kebijakan ekspor bauksit yang resmi dihentikan.

Terlebih, selama ini negara kehilangan banyak sumber pendapatan dan rakyat hanya menjadi konsumen belaka.

"Saya kira keputusan pemerintah untuk secara tegas melarang eksport bauksit mulai tanggal 11 Juni 2023 ini sudah tepat dan layak kita dukung," tegas dia.

"Kebijakan serupa terkait material (mineral) bahan dasar industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikendalikan penuh oleh pemerintah untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa," sambungnya.

Larangan ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023 awal Juni.

Penutupan keran ekspor itu dilakukan untuk memajukan hilirisasi bauksit dalam negeri serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah mulai melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, melalui industrialisasi bauksit diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62,1 triliun.

Presiden Jokowi memaparkan, penutupan ekspor bahan mentah itu bakal dilakukan secara bertahap dan konsisten.

"Pemerintah terus berusaha meningkatkan industri pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus kita kurangi," ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah bakal terus berupaya untuk meningkatkan industri sumber daya alam.

"Industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan," lanjutnya.

Siap Digugat

Jokowi menyebut larangan ekspor bijih bauksit ini dubuat dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020.

Kebijakan itu kata Jokowi dirasakan memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

”Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi menyebut nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun.

Namun setelah larangan ekspor diberlakukan, dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar AS atau Rp326 triliun.

”Meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya akan tembus lebih dari Rp 468 triliun, lebih dari 30 miliar dolar AS. Ini baru satu komoditi saja,” kata Jokowi.

Dari industrialisasi bauksit dalam negeri ini Jokowi memperkirakan setidaknya pendapatan negara akan bertambah dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

Jokowi juga menyatakan pemerintah akan terus mengurangi ekspor bahan mentah demi meningkatkan industri olahan sumber daya alam di Indonesia. Begitu juga dengan hilirisasi berbasis sumber daya alam juga akan terus ditingkatkan.

Jokowi menambahkan untuk memutuskan ekspor komoditas apa yang disetop, pihaknya akan mengkalkulasi dan menghitung terlebih dulu.

”Untuk komoditas lain itu dikalkulasi dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap. Setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar,” katanya.

Kebijakan ekspor bahan mentah ini kata Jokowi bukan berarti Indonesia tertutup terhadap negara lain.

”Jadi kita ini bukan tertutup (pada negara lain). Kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapapun dari negara manapun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, bauksit, tembaga, timah kita terbuka," katanya.

Namun, kata Jokowi, Indonesia harus mendapatkan keuntungan dengan melakukan hilirisasi nikel dan melarang ekspor bahan mentah.

Penerimaan pajak, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen harus diberikan kepada Indonesia.

"Yang kita inginkan itu masa tidak boleh? kita akan terus (melarang ekspor nikel)," tegas Jokowi.

Terkait kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI ini, Jokowi juga menantang semua negara yang merasa dirugikan untuk menggugatnya ke WTO.

Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia.

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," katanya. (Tribunnews.com/Endrapta Pramudiaz/*)