Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan, 80 kursi kelas bisnis penerbangan haji 2023 yang diminta anggota DPR dibeli oleh pihak legislator melalui agen perjalanan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio, mengatakan bahwa pihaknya tidak membeda-bedakan pembelinya, termasuk anggota DPR.

"DPR melalui channel agen tentunya penyelesaian pesanan (kelas) ekonomi bisnis dibayar melalui agen," katanya dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Garuda Indonesia Hadirkan Sales Office Travel Fair, Ada Diskon Tiket Pesawat hingga 80 Persen

"Jadi, kalau itu agen udah bayar ke kita, tentunya kita tidak milih 80 atau apa. Ini berlaku untuk masyarakat yang masuk kriteria kuota tambahan," lanjutnya.

Ia mengatakan, sudah menjadi kewajiban Garuda Indonesia menyediakan kursi bagi pihak yang telah membayarkankannya.

"Mereka pesan dari agen. Kita wajib menyediakan kursi yang sudah dibayar tadi, tidak hanya spesifik kepada DPR, tetapi juga masaryarakat lain" ujar Prasetio.

"Kalau sudah settlement kepada agen, kita wajib memberikan layanan," pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menekankan bahwa anggota DPR tidak meminta 80 kursi business class Garuda Indonesia untuk berangkat haji secara gratis.

Ia mengatakan, mereka membayar untuk kursi-kursi tersebut. Bukan mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah.

"DPR bukan minta gratis. DPR itu bayar. Mereka minta business class karena mereka bayar business class. Itu bukan fasilitas khusus dikasih gratis. Sama saja kayak yang lain," kata Arya.

Baca juga: Tiket Pesawat Murah Kupang-Surabaya Lion Air hingga Garuda Indonesia, Cek Harga & Jadwal Penerbangan

Ia kemudian mengaku bahagia akan pemesanan yang dilakukan para anggota DPR ini karena mendatangkan untung besar bagi BUMN.

"Kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami, (bagi) Garuda. Bisnis yang sangat baik," ujar Arya.

"Jadi, kalau DPR pesan, itu BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede. Mahal itu barang," lanjutnya.

Lalu, pria yang juga anggota Exco PSSI itu mendorong agar anggota DPR dan instansi pemerintah lainnya menggunakan Garuda Indonesia apabila ada perjalanan dinas.

"Kalau bisa pesan jauh-jauh hari. Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas," kata Arya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta jatah 80 kursi business class Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI berangkat haji ke Tanah Suci menuai pro kontra.

Legislator pun bersikukuh tidak ada yang salah dengan permintaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menyebut lembaga legislator membayar untuk jatah kursi yang diminta kepada Garuda Indonesia tersebut. Dengan begitu, tidak ada yang salah dengan permintaan tersebut.