Menko Luhut Minta Usut Tuntas Penyelundupan Ekspor 5 Juta Ton Nikel: Itu Tidak Susah
Luhut sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dugaan penyelundupan jutaan ton nikel.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta persoalan ekspor ilegal nikel diusut tuntas.
Bahkan, Luhut sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait dugaan penyelundupan jutaan ton nikel.
"Jadi, persoalan kita memang ini seperti tadi misalnya ada 5 koma juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli beri tahu saya, 'sudah tahu ini pak', memang saya sudah bilang eh usut daripada anunya sumbernya, itu ndak susah," ujarnya dalam Bincang StranasPK, Selasa (18/7/2023).
Baca juga: KPK Dinilai Tak Perlu Menyebut Korporasi Terlibat dalam Penjualan Nikel Ilegal Jika Belum Terbukti
Menurut Luhut, dengan adanya digitalisasinya sistem, maka untuk melakukan pelacakan jejak atau trace daripada kapal tidak sulit.
"Sumber-sumbermya di mana? Siapa yang menerima? Siapa yang mengirim? Kapalnya apa? Berangkat dari mana? Ya kita trace, sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.
Di sisi lain, dia menambahkan, ada sebanyak 34 pelabuhan yang menjadi target pemerintah untuk melayani pelayaran antarnegara.
"Target kita tuh 34 pelabuhan. Itu sekarang berjalan dengan bagus, tapi kita kalau dilihat dengan pelabuhan-pelabuhan kecil tempat penyelundupan itu, itu yang kita tobat-tobat, ada seribu sekian pelabuhan lain," pungkas Luhut.
