Menanggapi hal tersebut, Forum karyawan Roatex Indonesia Toll System (RITS) melalui perwakilan hukumnya merespon pemecatan tersebut.

Adi Sugiharto, perwakilan hukum Forum karyawan RITS mengatakan, langkah yang dilakukan RITS terhadap 20 karyawan dinilai tidak jelas. Terlebih, alasan pemecatan itu untuk efisiensi perusahaan.

"Efesiensi termasuk didalamnya, cuman ketika dijelaskan lebih lanjut misal soal kenapa harus di efesiensi. Misal mengalami kerugian selama dua tahun maka dibuktikan laporan itu ini," ujar Adi saat Konferensi Pers di Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).

"Maka pertanyaannya adalah kenapa kemudian teman-teman dipecat. Ini kan ga nyambung kalau efesiensi apa diganti robot atau apa kurang paham. Menurut kami direksi sekarang ini kurang memahami bagaimana pola yang harus dilakukan," sambungnya.

Adi mengatakan, proses pemecatan 20 karyawan RITS itu bahkan tak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, karyawan-karyawan yang dipecat adalah orang yang ikut serta merintis RITS dari awal.

Baca juga: Binance Dikabarkan PHK 1.000 Karyawan, Pasar Kripto Beri Sinyal Negatif Pekan Ini

"Ada banyak tata cara yang diatur baik melalui perundang-undangan maupun tata cara internal perusahaan. Nah pertanyaannya ada gak aturan itu di internal perusahaan," ungkap dia.

"Yang di PHK adalah orang-orang yang ikut merintis. Ikut membangun. Ini kan proses panjang. Temen-temen semua bagian dari itu. Tau-tau ini di PHK sepihak separuh tanpa alasan yang jelas," lanjutnya.

Terakhir, Adi berharap perusahaan bakal mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil khususnya bagi 20 karyawannya.

"Kami berharap kami bisa dipekerjakan kembali atau tuntutan paling baik kalaupun dipecat disesuaikan hak dan kewajibannya," jelas dia.

Sebelumnya, PT Roatex Toll System (RITS) merombak manajemen baru dengan melakukan efisiensi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20 karyawannya.

Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg mengatakan, kebijakan restrukturisasi itu diambil untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi, dengan sumber daya manusia profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

"Tentu saja langkah ini kami lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT," tutur Atila.

Dikatakan Attila, restrukturisasi akan dilakukan selama enam bulan secara gradual termasuk proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan yang akan meningkat seiring dengan berjalannya fase operasional.