Geger Gaji Komisaris Utama Pertamina Rp 8,3 Miliar, Ahok: Cek Saja LHKPN
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama enggan memberikan kepastian berapa gaji yang diterimanya per bulan.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Sedangkan total anggaran kompensasi yang digelontorkan Pertamina ke dewan komisarisnya sebesar 46,84 juta dolar AS atau Rp707,76 miliar.
Baca juga: Pimpinan Komisi VII DPR Akui Ahok akan Jadi Dirut Pertamina, Komisaris Utama Diisi Eks Wamen BUMN
Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 192 persen dari nilai kompensasi tahun sebelumnya sebesar 16,04 juta dolar AS atau Rp 242,48 miliar.
Pertamina kini tercatat memiliki tujuh orang komisaris termasuk Ahok dan apabila nilai kompensasi dibagi secara sama rata, maka tiap dewan komisaris diasumsikan mendapat Rp 101,10 miliar per tahun.
Dalam sebulan kompensasi yang diterima dewan komisaris Pertamina, termasuk Ahok diperkirakan berada pada kisaran Rp 8,3 miliar.
Desak Pertamina
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang mendesak Pertamina untuk segera mengklarifikasi pemberitaan gaji Komisaris Utama Pertamina tersebut.
“Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik.,” ujarnya.
Ia juga menambahkan dirinya juga ironis terlebih Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun 2022 lalu Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah.
“Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran segelintir orang, para pengurus BUMN Migas,” lanjutnya.
Baca juga: Ini Respon Nicke Widyawati Soal Ahok Dikabarkan Bakal Duduki Posisi Direktur Utama Pertamina
Karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini berharap PT Pertamina, bukan hanya mengklarifikasi berita tersebut, tetapi juga minta BPK (Badan pemeriksa keuangan) RI memeriksa (audit) anggaran Pertamina.
Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam dinikmati dan menjadi bancakan segelintir penguasa.
“Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg bersubsidi dan harga BBM yang kembali naik,” tegas Mulyanto.
