Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

September Masih Uji Coba, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum akan Diresmikan Segera

Meski dua transportasi massal tersebut akan segera rampung, namun KCJB masih harus melalui proses uji coba pada September mendatang.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in September Masih Uji Coba, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum akan Diresmikan Segera
Istana Kepresidenan/Agus Suprato
Presiden Joko Widodo pagi ini kembali menjajal Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas, Kamis (10/8/2023). Kali ini Jokowi mengajak sejumlah selebriti, di antaranya Cak Lontong, Desta, Indy Barens, Chelsea Islan, Turut dalam rombongan Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Telkomsel Wishnutama. Ini merupakan kali kedua Jokowi menjajal LRT Jabodebek dalam satu pekan terakhir. (TRIBUNNEWS/HO/ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO) 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak akan berbarengan dengan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) pada 26 Agustus 2026.

Meski dua transportasi massal tersebut akan segera rampung, namun KCJB masih harus melalui proses uji coba pada September mendatang.

"Enggak, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September," kata Jokowi usai menjajal LRT dari Stasiun Jatimulya Bekasi ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Baca juga: Warga Bantaran Rel Bisa Naik KCJB Gratis, Luhut: Aturannya Sedang Dibahas

Presiden Jokowi mengatakan KCJB akan dioperasikan bila telah siap secara keseluruhan. Presiden berharap KCJB dapat segera dioperasikan untuk mengurai kemacetan.

"Karena kita tahu setiap hari kita ini hadapi kemacetan, tiap hari kita juga hadapi polusi," katanya.

Presiden berharap dengan beroperasinya sejumlah infrastruktur transportasi massal maka penggunaan mobil pribadi akan berkurang. Karena kata Presiden kerugian akibat kemacetan hampir Rp 100 triliun pertahun.

BERITA REKOMENDASI

"Setiap tahun merugikan hampir 100 T, dan ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadal masyarakat," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas