Sebelumnya, ketika inflasi meningkat secara signifikan di berbagai negara pada tahun 2022, APBN mengoptimalkan perannya untuk meredam dampak dari tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia, maka peran APBN perlu untuk dioptimalkan. 

Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. 

Upaya ini turut dilakukan dengan intervensi harga serta menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan untuk menjaga level harga dan mengendalikan inflasi. Komunikasi publik kepada masyarakat juga terus dilakukan sebagai langkah untuk menjaga ekspektasi inflasi. 

Di tahun 2024, Kemenkeu bersama DPR juga telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk inflasi sebesar 2,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah optimis laju inflasi tetap dapat terkendali dan mampu berada di dalam sasaran inflasi 2,5 persen±1 persen. 

Langkah ini turut membuktikan komitmen Pemerintah melalui Kemenkeu dalam menjaga inflasi, sebagai bentuk dukungan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya dalam menjaga daya beli di tengah tantangan ke depan yang terus berkembang. 

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: RAPBN 2024 Disepakati Defisit 2,29 Persen

Untuk mencapai target tersebut, Kemenkeu bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID terus bersinergi dalam menciptakan strategi jangka pendek dan panjang. Fokus dalam jangka pendek dilakukan lewat berbagai upaya demi menjaga risiko volatilitas harga pangan pada daya beli masyarakat. 

Sedangkan dari sisi produksi pangan, produktivitas sektor pertanian perlu terus ditingkatkan demi menjaga pasokan yang didukung dengan alokasi anggaran ketahanan pangan. Selain itu, Kemenkeu juga terus berupaya menurunkan biaya logistik yang dapat mengatasi disparitas harga di daerah dengan dukungan anggaran infrastruktur. 

Untuk mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN selalu digunakan secara efektif lewat berbagai kerja keras agar dapat mengendalikan tantangan pascapandemi sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

“APBN diharapkan selalu menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga agar menjadi instrumen yang sehat dan sustainable, karena agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

Sebagai shock absorber, lanjut Menkeu Sri Mulyani, APBN diharapkan akan terus optimal dalam menjalankan perannya, terutama dalam menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian dalam tahun-tahun mendatang. 

Dalam rangka membentuk landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah–baik pusat maupun daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan guna mewujudkan inflasi yang terjaga.