TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah untuk segera mengendalikan harga beras seiring harga jual di masyarakat sangat tinggi dan memprihatinkan.

Saat ini harga beras mencapai Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram untuk beras medium dan bahkan di kisaran Rp 18 ribu untuk beras premium.

"Padahal Indonesia sebagai negara agrasis harusnya hasil berasnya melimpah sebagaimana era 70-80 dan 90-an," ujar BHS, Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Beras Super Melonjak Rp15.650, Gula Dibanderol Jadi Rp16.300, Simak Update Harga Pangan 22 September

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan Lembaga Pangan di Indonesia seperti Bulog, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan seharusnya segera mengambil peran yang semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi negara.

Bahkan Bulog sebagai stabilitator pangan di Indonesia terlihat lumpuh dan hanya mampu menyerap di kisaran 2 persen dari total produk yang ada di Indonesia sehingga mayoritas beras kita dikuasai oleh swasta yang dikhawatirkan bisa muncul adanya kartelisasi harga.

Dan Lembaga Pangan di Indonesia tersebut harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan harga dan kualitas sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2015 tentang 11 Komoditas pokok pangan harus dapat dikendalikan oleh Pemerintah termasuk beras didalamnya.

Apalagi, BHS mengatakan Indonesia merupakan negara yang mempunyai luasan tanah produktif terbesar di Asia ada sekitar 70 juta hektar, yang dimanfatkan atau diolah seluas 45 juta hektar.

Dimana hanya sekitar 7 juta hektar saja sebagai lahan produktif pertanian beras.

Harusnya, lanjut BHS, saat ini Indonesia sudah menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan domestik dan internasional dan sudah seharusnya harga beras di Indonesia tidak setinggi saat ini.

"Saya baru berkunjung ke Malaysia, cek harga beras di pedalaman wilayah Penang pinggiran perbatasan Malaysia yaitu sebesar 2,6 ringgit atau sekitar 9.100 rupiah perkg untuk beras lokal produk Malaysia. Harga beras ini merupakan beras kualitas premium dan harga tersebut relatif sama diseluruh wilayah negara Malaysia, padahal Malaysia hanya mempunyai lahan produktif untuk pertanian padi sebesar 648 ribu hektar atau hanya sekitar 0,9% dari lahan produktif di Indonesia yang seluas sekitar 70 juta hektar dan penduduk Malaysia jumlahnya sekitar 33 juta jiwa atau sekitar 12% dari total penduduk di Indonesia"Imbuh BHS.

Malaysia saat ini, tambah BHS, pun masih mengimpor beras dari India, Pakistan, Vietnam dan Thailand sampai dengan September 2023 dan target tahun ini impor 1,2 juta ton. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan Indonesia.

Kenapa negara Malaysia bisa menjamin kecukupan beras kepada rakyatnya?? dan menjamin harga beras premium sebesar 9.000 rupiah berlaku di seluruh wilayah Malaysia sedangkan Indonesia kesulitan, padahal Indonesia memiliki lahan produktif pertanian terluas di Asia, kenapa tidak bisa?

Inilah yang perlu di kaji dan dianalisa secara maksimal oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan Lembaga - Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pangan.

"Sedangkan, saat saya hadir di Vietnam yang merupakan penghasil beras terbesar urutan ke-5 di dunia sebesar 27,1 juta ton setelah Indonesia sebesar 34,4 juta ton, kenapa harga beras di Vietnam jauh lebih murah dari Indonesia yaitu sebesar 11.250 Dong atau sekitar 7.000 rupiah perkg, padahal lahan pertanian di Vietnam dari 33 juta hektar lahan produktif hanya 3,8 juta hektar yang dipergunakan secara hukum untuk pertanian beras saja," ulas BHS.