Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari belakangan, masyarakat digemparkan oleh pemberitaan terkait adanya seseorang yang bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online (pinjol) yang berbunga, dan jumlahnya berlipat ganda.

Tak hanya stres imbas tingginya total tunggakan yang harus dibayarkan, namun ia diduga depresi lantaran diteror oleh debt collector alias penagih utang.

Baca juga: Pinjol AdaKami Bisai Dicabut Izinnya Jika Terbukti Bersalah Dalam Kasus Nasabah Mengakhiri Hidup

Kasus tingginya bunga pinjol hingga diteror debt collector sering ditemukan. Namun, apa hal yang membuat masyarakat masih gemar melakukan pinjol?

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, terdapat 2 alasan yang membuat pinjol masih menjadi primadona sejumlah masyarakat.

Pertama, besaran bunga layanan pinjaman dari fintech peer to peer lending bagi masyarakat sekitar 0,4 persen per hari.

Namun, banyak masyarakat yang mengira besaran bunga tersebut bukan harian.

"Ada survei yang menyebutkan bahwa faktor suku bunga rendah merupakan faktor utama masyarakat menggunakan pinjol," jelas Nailul Huda di Perpustakaan Nasional Jakarta, Jumat (22/9/2023).

"Artinya informasi tentang suku bunga asimetris dong. Masyarakat taunya suku bunga itu murah, padahal di satu sisi sebenarnya itu mahal," pungkasnya.

Baca juga: Anies Baswedan Singgung Masalah Pinjol: Regulasi Harus Ketat, Perlu Reformasi

Hal kedua, pinjol memiliki kelebihan yakni lebih cepat proses pencairannya jika dibandingkan dengan bank, koperasi, usaha gadai, maupun pemerintah lewat kredit usaha rakyat.

Pinjol dapat diajukan secara online atau daring, syarat mudah, dan tanpa agunan.

Kedua hal itu lah yang membuat pinjol digandrungi masyarakat, khususnya anak muda.

Baca juga: Viral Nasabah Pinjol Bunuh Diri Akibat Diteror, OJK Panggil AdaKami: Rincian Bunga Sudah Disepakati

Nailul Huda mendorong, Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadirkan solusi.

"Hanya dengan KTP dan tidak ada data historis perbankan dan sebagainya itu menyebabkan banyak kredit asesmennya sebenarnya salah. Artinya banyak masyarakat yang tidak layak pakai pinjaman sekian juta, malah jadi mendapatkan," papar Nailul.

"Jadi harus ada kredit asesmen yang lebih optimal. Seperti kita lihat data historis perbankan yang bisa digunakan sebagai penunjang bukan data utama untuk asesmen," pungkasnya.