Pemerintah Tingkatkan APBN Program Perlinsos Demi Bantu Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
APBN berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Penulis: Fransisca Andeska
Editor: Content Writer
2. Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos;
3. Mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis;
4. Memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan
5. Mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Rincian Alokasi Anggaran Kemenkeu Hemat Rp 1,56 Triliun di 2020 Sampai 2022
Sebagian besar anggaran Perlinsos tahun 2024, kata Putut, dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Adapun anggaran Perlinsos melalui K/L direncanakan akan sebesar Rp156.071,3 Miliar yang dialokasikan pada hal sebagai berikut ini.
1. Kementerian Sosial (Kemensos) antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang.
2. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
3. Kemendikbud Ristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa.
4. BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana.
“Selain itu, anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326,7 Triliun akan dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur,” kata Putut.
Selain melalui BPP, lanjut pria kelahiran Surakarta ini, anggaran Perlinsos juga turut dialokasikan melalui TKD sebesar Rp10.650,0 Miliar, di antaranya akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM.
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa perlindungan sosial juga menjadi investasi jangka panjang. Hal itu berguna untuk mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Reformasi perlindungan sosial tahun 2024 didesain untuk meningkatkan efektivitas program Perlinsos sebagai upaya pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024,” jelas Putut.
Implementasi program Perlinsos pada tahun 2024