TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para ekonomi meragukan target pertumbuhan ekonomi dari tiga pasangan capres dan cawapres di kisaran 5,5 persen hingga 7 persen dapat tercapai.

Direktur Center of Economic & Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dari visi misi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto masih normatif.

"Target pertumbuhan ekonomi Ganjar, Prabowo maupun Anies masih sangat normatif dan cukup ambisius. Bisa dikatakan overshoot ya," ujar Bhima ditulis Senin (6/11/2023).

Menurutnya, ekonomi global diperkirakan masih melambat dalam 5 tahun kedepan karena konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga terjadi fenomena deglobalisasi.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Hilirisasi Industri Baja

Yang jadi persoalan, lanjut dia, struktur ekonomi Indonesia sangat rapuh, mulai dari industrialisasi yang macet, ketergantungan ekonomi dari komoditas olahan primer yang menunggu booming komoditas.

"Padahal kita kan tidak tahu booming harga CPO, batubara, nikel bertahan berapa lama. Kalau sisi permintaan globalnya turun, misalnya China ekonominya melambat maka sangat menantang bagi Indonesia untuk tumbuh diatas 5,5 persen apalagi 7 persen," terang Bhima.

Bhima mencermati visi misi Ganjar dan Anies, yang menyentuh aspek ekonomi baru seperti transisi energi atau ekonomi hijau dan ekonomi digital. Kedua hal tersebut dianggap penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Tapi perlu dicatat juga bahwa ketergantungan teknologi impor, dan skill SDM yang berkorelasi dengan kualitas pendidikan tidak bisa selesai dalam 5 tahun. Belum lagi bicara soal masalah arah pembangunan infrastruktur era Jokowi yang belum sejalan dengan industrialisasi dan penurunan biaya logistik," tutur Bhima.

Bhima menegaskan, para calon pemimpin memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Pertama, menyelesaikan masalah lemahnya struktur ekonomi yang diwariskan era Jokowi. Kedua, mendorong sumber ekonomi baru yang lebih berkualitas.

"Kita juga tidak ingin para Capres mengejar pertumbuhan tinggi tapi melupakan kualitas pertumbuhan seperti melebarnya ketimpangan, hingga masih banyaknya jumlah masyarakat rentan. Harus balance antara pertumbuhan dan indikator kesejahteraan yang lebih merata," tutur Bhima

Karena itu, dari sisi ekonomi, Indonesia butuh Capres-Cawapres yang memiliki lima kriteria:

• Memahami konteks ekonomi global tidak inward looking, khususnya dalam kerjasama transisi energi, ekonomi berkelanjutan, pangan hingga transformasi digital.
• Mampu merangkul negara kawasan khususnya di tingkat Asean dalam pembangunan bersama, sehingga tidak ikut arus kepentingan China vs negara barat.
• Ada pembagian tugas yang jelas antara Capres dan Cawapres dalam ekonomi misalnya pembagian antara komunikasi dengan pengusaha atau investor domestik vs asing. Tentunya membutuhkan komunikasi yang handal sehingga tercapai kolaborasi ideal.
• Perlu ada porsi yang lebih besar untuk mengatasi masalah ketimpangan, kemiskinan terutama di daerah luar Jawa tidak sekedar bansos, tapi juga penguatan perlindungan sosial secara utuh, contohnya mereformasi BPJS.
• Mampu memaksimalkan peran anak muda usia produktif untuk masuk ke pasar tenaga kerja yang lebih berkualitas.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi para bakal calon presiden terlalu ambisius.

Faisal pun menyinggung janji Jokowi pada 2014 lalu. Selama 9 tahun kepemimpinannya ekonomi Indonesia belum juga tumbuh 7 persen dalam setahun penuh seperti yang dijanjikan.

"Ini target (tiga capres) yang terus terang cukup ambisius untuk dicapai dalam lima tahun. Karena kalau kita mengingat Jokowi juga berjanji untuk target minimal 7 persen, tapi tidak pernah dicapai," ujar Faisal.