TRIBUNNEWS.COM, - Kalangan pengusaha meminta pertolongan pemerintah untuk menyelamatkan roda bisnisnya akibat munculnya seruan boikot produk terafiliasi Israel.

Ajakan boikot tersebut, ternyata telah menggerus pendapatan suatu usaha sebesar 30 persen sampai 50 persen, dan jika berlangsung lama diperkirakan memunculkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa mengatakan, dampak seruan boikot ini ke sektror food and beverage (F&B) atau restoran telah menurunkan pendapatan hingga 30 persen.

"Ini sudah terasa sampai turun 30 persen penjualan. Hal ini sangat menekan pengusaha, dan pastinya juga karyawan," kata Handaka ditulis Sabtu (18/11/2023).

Baca juga: Viral Boikot Produk Pro Israel di Medsos! Cek Dulu Sebelum Membeli!

Menurutnya, tindakan boikot ke restoran ataupun produk yang beroperasi di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat, karena selama ini tidak ada yang terafiliasi dengan Israel.

Bahkan, kata Handaka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang dilarang dibeli oleh umat muslim.

"Kami hanya beli lisensi saja, tapi semua bahan makanan, produksi, dan karyawannya semua Indonesia. Sehingga ini perlu dianalisa dan dikaji lagi ajakan boikot," paparnya.

Oleh sebab itu, Handaka pun berharap pemerintah dapat menolong pengusaha yang terdampak dari aksi boikot produk Israel demi menyelamatkan tenaga kerja dalam negeri.

Selain itu, konsumsi domestik pun selama ini menjadi penyumbang terbesar dari perekonomian nasional, dan jika terganggu maka berdampak ke laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pemerintah harus menyuarakan yang sebenarnya, kami semuanya dalam negeri, dari produk sampai tenaga kerja. Kalau ini berjalan panjang (aksi boikot), restoran yang biasa sewa di mall akan tutup karena penjualannya tidak bisa bayar sewa dan akhirnya karyawan terdampak," paparnya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi.

Ia memperkirakan pendapatan sektor ritel bisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Saat ini, sambung Uswati, dampak seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel terhadap jalannya industri ritel di Indonesia belum terasa.

"Kalau ini terjadi terus menerus, kalau kita bicara pareto dalam kategori yang sama, itu adalah 80 persen dari total bisnis, itu pareto. Kalau pengurangan, mulai biasanya isu ini dari yang kecil, kecil, berkembang, Mungkin bisa 50 persen lebih, bisa turun," katanya.

Tak Berikan Dukungan ke Israel

Perusahaan minuman kopi Starbucks buka suara usai dituding terafiliasi oleh Israel.

Dalam siaran press, Starbucks memberikan penjelasannya.

Ada 400 ribu partner Starbucks di seluruh dunia yang memiliki pandangan berbeda mengenai beragam topik.

Terlepas dari spektrum keyakinan tersebut, Starbucks telah menjadi organisasi non-politik.

"Baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel dan/atau Angkatan Darat Israel dengan cara apa pun," tulis keterangan yang dikutip Tribun, Jumat (17/10/2023).

Starbucks juga memastikan pihaknya tidak memberikan dukungan finansial kepada Israel.

Lebih jauh, Starbucks mengklaim bahwa keputusan menutup tokok di Israel murni karena bisnis bukan isu politik.

"Kami memutuskan untuk membubarkan kemitraan kami di Israel pada tahun 2003 karena tantangan operasional yang kami alami di pasar tersebut. Setelah berdiskusi selama berbulan-bulan dengan mitra, kami pun sampai pada keputusan damai ini. Meskipun ini merupakan keputusan yang sulit bagi kedua perusahaan, kami yakin ini tetap merupakan keputusan yang tepat bagi bisnis," tulis Starbucks.

Tak Terkait Politik

Danone Indonesia buka suara soal tagar #TolakDanoneAqua yang trending di media sosial X pada Sabtu (11/11/2023) ini.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, tagar tersebut digaungkan banyak pengguna X karena Danone dituding sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone tak punya pabrik dan tidak beroperasi di Israel.

Awalnya, Arif mengatakan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara dengan karyawan dari beragam latar belakang etnis dan budaya.

Sebagai entitas swasta, kata dia, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun.

"Misi Danone adalah meningkatkan kesehatan melalui makanan dan minuman. Danone merupakan entitas bisnis yang tidak memiliki keterkaitan atau melibatkan diri dalam pandangan politik ataupun hal-hal di luar wilayah bisnis," kata Arif kepada Tribunnews, Sabtu (11/11/2023).

"Sebaliknya, Danone berkomitmen untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa tak ada pabrik Danone di Israel, serta Danone juga tidak beroperasi di negara tersebut.

"Danone tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang di seluruh negeri," kata Arif.

"Danone terus berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia demi turut membantu ekonomi, sosial dan kesehatan bangsa Indonesia," lanjutnya.

Arif mengatakan, Danone Indonesia melalui berbagai mereknya, telah lama hadir dengan tujuan membangun kesehatan masyarakat melalui produk nutrisi dan hidrasi, serta berbagai kegiatan sosial ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat dan usaha kecil menengah.

Miliki Kebijakan Masing-masing

McDonald's Indonesia atau McD merespons adanya isu waralaba ini memberikan bantuan makanan ke Israel.

PT Rekso Nasional Food sebagai pemegang lisensi McD Indonesia memastikan tidak terlibat dalam pemberian dukungan itu.

Associate Director of Communications McDonald's Indonesia Meta Rostiawati menegaskan, PT Rekso Nasional Food adalah perusahaan swasta nasional, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja lokal.

"McDonald’s Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonald’s di negara lain, termasuk McDonald’s Israel," kata dia dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (23/10/2023).

Mcd Indonesia menyatakan, sangat prihatin melihat eskalasi konflik baru-baru ini di Timur Tengah.

Baca juga: Soal Seruan Boikot Produk Israel, YLKI: Itu Hak Konsumen

"Sebagai pemegang waralaba yang memiliki peran dalam mengembangkan jaringan McDonald's di Indonesia, simpati kami tujukan kepada para korban, keluarga mereka, dan komunitas yang terdampak," tutur dia.

Pihaknya berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menyajikan makanan dengan kualitas terdepan, dan memberikan manfaat yang besar bagi komunitas sekitar dan masyarakat Indonesia.

"Kami akan terus berupaya menjadi bagian yang positif dari komunitas di mana kami beroperasi. Dedikasi kami sepenuhnya difokuskan untuk memberikan pengalaman McDonald's yang disukai dan dipercaya pelanggan," urai Meta.

Sebelumnya dilansir dari Newsweek.com, McDonald's Israel dilaporkan menyediakan ribuan makanan gratis setiap hari bagi para tentara Israel.

Selain itu, Mcd Israel juga memberikan diskon untuk tentara yang membeli makan makanan cepat saji ke gerai mereka.

Dalam salah satu postingan yang diterjemahkan via Instagram, McDonald's Israel menuliskan: "Update kemarin kami telah menyumbangkan 4.000 makanan ke rumah sakit dan unit militer, kami juga akan menyumbangkan ribuan makanan setiap hari untuk tentara di lapangan dan di daerah latihan. Ini di luar diskon untuk tentara yang datang ke restoran. Kami membuka 5 restoran yang hanya untuk tujuan tersebut,".

Aksi tersebut lalu menimbulkan reaksi negatif dan kecaman dari sejumlah pihak.