Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan turunan dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditargetkan terbit pada Desember tahun ini.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan, saat ini turunan UU PDP sedang dalam tahap finalisasi.

"Peraturan Pemerintah untuk UU turunan data pribadi, UU PDP, sudah dalam tahap finalisasi dan mudah-mudahan pada bulan Desember bisa dikeluarkan," katanya dalam acara media gathering di Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).

Baca juga: Ekonom: Kominfo Tak Perlu Bikin Satgas Project S TikTok Shop, Fokus Saja Pada Turunan UU PDP

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, perumusan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Menurut Budi, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadikan UU PDP sebagai payung hukum yang komprehensif.

Selain itu, mendorong inovasi yang beretika dan bertanggung jawab serta peningkatan standar pemrosesan data pribadi sektor publik dan privat.

"Penyusunan yang telah dilaksanakan sejak awal Januari ini merupakan mandat UU PDP. Pelaksanaannya selama ini melibatkan beragam pakar dan akademisi sebelum draf yang ada disiapkan uji publik," kata Budi dalam keterangannya di Forum Nasional Pelindungan Data Pribadi Tahun 2023, Rabu (30/8/2023).

Mengutip data International Association of Privacy Professional di tahun 2023, Budi menyatakan 68 persen konsumen global mengkhawatirkan pelindungan data mereka.

Bahkan, 85 persen konsumen menginginkan transparansi kebijakan pengunaan data pribadi konsumen dari penyedia layanan.

Hal itu, kata Budi, menunjukan konsumen sebagai subyek data pribadi semakin sadar betapa pentingnya pelindungan privasi dan data pribadi.

"Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat tingginya jumlah kebocoran data yang terjadi serta biaya penanganannya," ujar Budi.